Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
Pemkot Tegal Luncurkan Digitalisasi Bank Sampah, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Inklusi Keuangan

Pemkot Tegal Luncurkan Digitalisasi Bank Sampah, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Inklusi Keuangan

KOTA TEGAL – Pemerintah Kota Tegal terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dari sumbernya...

Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wali Kota Tegaskan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wali Kota Tegaskan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

KOTA TEGAL – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menegaskan Pemerintah Kota Tegal berkomitmen...

Gelar Pengawasan Kearsipan 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan OPD Terbaik dan Arsiparis Teladan

Gelar Pengawasan Kearsipan 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan OPD Terbaik dan Arsiparis Teladan

KOTA TEGAL - Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda)...

Pemkot Tegal Percepat Digitalisasi Perlinsos, ASN Didorong Jadi Agen untuk Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

Pemkot Tegal Percepat Digitalisasi Perlinsos, ASN Didorong Jadi Agen untuk Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

KOTA TEGAL – Pemerintah Kota Tegal terus mempercepat pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial...

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

KOTA TEGAL - Sejumlah fraksi DPRD Kota Tegal memberikan catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap...

Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

KOTA TEGAL– Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tegal masa bakti...

Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar  Puppet Theatre

Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar Puppet Theatre "Mina dan Harapan Baru"

KOTA TEGAL - Panggung Teater Arena Taman Budaya Kota Tegal dipadati oleh ratusan penonton dari...

DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

GUCI – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Kota Tegal yang...

DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

KOTA TEGAL – Pertunjukan Gamelan Tengah Kota yang digelar oleh Dewan Kesenian Kota Tegal sukses...

TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

KOTA TEGAL – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap IV Tahun Anggaran 2026...

  • Pemkot Tegal Luncurkan Digitalisasi Bank Sampah, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Inklusi Keuangan

    Pemkot Tegal Luncurkan Digitalisasi Bank Sampah, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Inklusi...

    Friday, 20 November 2026 08:29
  • Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wali Kota Tegaskan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

    Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wali Kota Tegaskan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan...

    Thursday, 19 November 2026 07:32
  • Gelar Pengawasan Kearsipan 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan OPD Terbaik dan Arsiparis Teladan

    Gelar Pengawasan Kearsipan 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan OPD Terbaik dan Arsiparis Teladan

    Tuesday, 17 November 2026 13:56
  • Pemkot Tegal Percepat Digitalisasi Perlinsos, ASN Didorong Jadi Agen untuk Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

    Pemkot Tegal Percepat Digitalisasi Perlinsos, ASN Didorong Jadi Agen untuk Wujudkan Bansos Tepat...

    Tuesday, 17 November 2026 13:52
  • Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

    Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

    Monday, 16 November 2026 08:47
  • Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

    Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

    Sunday, 15 November 2026 09:38
  • Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar  Puppet Theatre

    Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar Puppet Theatre "Mina dan Harapan Baru"

    Saturday, 14 November 2026 09:52
  • DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

    DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

    Saturday, 14 November 2026 09:47
  • DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

    DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

    Saturday, 14 November 2026 09:42
  • TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

    TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

    Thursday, 12 November 2026 08:00
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Dengan di tetapkannya Upah Minimum Kota (UMK) 2016 di provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 (20/11) lalu, berarti telah mengikat perusahaan yang berada di 35 kabupaten Kota untuk melaksanakan UMK mulai 1 Januari 2016.

Untuk UMK Kota Tegal di tahun 2016 sebesar Rp. 1.385.000. Besaran ini sesuai dengan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tegal ke Pemerintah Provinsi.

Namun di dalam pelaksanaan, sebuah perusahaan bisa saja mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK, tetapi penangguhan UMK hanya bisa diajukan untuk pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Umi Hani dalam acara sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Jawa Tengah, di Gedung Eks Samsat, Selasa (8/12).

Umi Hani menyampaikan, UMK sebenarnya adalah untuk perlindungan pekerja yang bekerja dibawah satu tahun, karena memang Keputusan gubernur ini diberlakukan untuk pekerja di bawah satu tahun, dan tidak berlaku untuk semua pekerja, apalagi yang yang sudah bekerja diatas lima tahun.

Seharusnya di dalam sebuah perusahaan ada struktur penggajian dan struktur skala upah antara pekerja berdasarkan masa kerja. Pengupahan antara satu pekerja dengan pekerja lain akan berbeda, dengan melihat masa kerja.

Jika didalam perusahaan belum ada struktur penggajian dan struktur skala pengupahan yang jelas maka seharusnya ada kesepakatan yang dirundingkan antara serikat pekerja atau perwakilan pekerja dengan pengusaha untuk membuat untuk penggajian pekerja yang masa kerjanya diatas satu tahun, dasarnya adalah kondisi real di perusahaan, apa yang ada di perusahaan.

Umi Hani menjelaskan, pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK ditujukan kepada Gubernur dengan cq. ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan syarat Keputusan Menteri nomor 231 tahun 2003 tentang Penanggguhan Uapah Minimum.

Harus ada kespakatan secara secara bipartit anatar managemen pengusaha dengan serikat pekerja, jika di dalam perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja maka dapat diwakilkan ke dalam beberapa perwakilan pekerja.

Dan usulan harus dilakukan oleh pengusaha langsung, sesuai nama yang tertera dalam akta pendirian perusahaan, dan jika pengusaha tersebut diwakili dengan menggunakan surat kuasa penuh dimana dia bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijana yang ada.

Harus ada kesepakatan secara tertulis kedua pihak, dilengkapi dengan laporan kondisi perusahaan, mulai dari laporan keuangan, neraca, rugi laba, perkembangan usaha, bagaimana pemasaran, produksinya, yang di catat selama dua tahun sebelumnya. Data seluruh pekerja dan data upah seluruh pekerja, data pekerja yang diajukan penangguhannya.

Khusus untuk di Jawa Tengah, perusahaan pemohon diminta menyerahkan masa kerja seluruh pekerja. Hal ini digunakan untuk menghitung masa kerja karena yang bisa diajukan penangguhannya adalah untuk pekerja yang masa kerjanya dibawah satu tahun.

Paling lambat pengajuan permohonan penangguhan paling lambat tanggal 21 Desember 2015 karena UMK berlaku per 1 januari 2016 dan waktunya jam kerja 15:30 WIB.

Setelah pengajuan disampaikan, dan persyaratan dipenuhi kemudian dewan pengupahan Provinsi akan melakukan persidangan, kemudian akan dilihat kemampuan perusahaan, jika memang hasil survey dan penilaian kurang bagus, maka bisa saja penangguhan dilaksanakan maksimal untuk 12 bulan.

Atau bisa jadi sebaliknya dari hasil sidang dan hasil tinjauan di lapangan perusahaan dianggap mampu, maka permohonan tersebut bisa di tolak.

Ada beberapa kemungkinan keputusan, bisa UMK ditangguhkan selama maksimal 12 bulan, bisa di tangguhkan dua bulan saja, bisa di tangguhkan dengan upah lama, bisa juga dinaikan upahnya dari upah lama namun masih di bawah UMK, atau bisa dinaikan secara bertahap, tiga bulan atau enam bulan. Dan biasanya dalam penangguhan antara serikat bekerja atau perwakilan pekerja dengan pengusaha sudah dirundingkan dengan baik.

Umi menambahkan, jika ada perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan namun tidak melaknsakan UMK ada sanksi yang bisa dilakukan kepada perusahaan tersebut, sesuai dengan pasal 185 tindak pidana pelanggaran, untuk denda 100 juta s.d 400 juta atau penjara 1 tahun s.d 4 tahun.

Hanya saja di dalam hubungan lingkungan industrial, ada mekanisme yang dilaksanakan, ada mekanisme yang dilakukan pengawas, dan tidak serta merta dilakukan pelaporan, ada nota pemeriksaan, dan bisa dilakukan sebanyak tiga kali, dan setelah tiga kali nota pemeriksaan disampaikan dan UMK tidak dilaksanakan maka akan dilanjut ke proses pelaporan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pemkot Tegal Luncurkan Digitalisasi Bank Sampah, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Inklusi Keuangan

20-11-2026 Hits:3 Berita Utha - avatar Utha

Pemkot Tegal Luncurkan Digitalisasi Bank Sampah, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Inklusi Keuangan

KOTA TEGAL – Pemerintah Kota Tegal terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dari sumbernya melalui program digitalisasi bank sampah dan inklusi keuangan. Program kolaborasi bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tim Penggerak PKK, serta Bank Jateng tersebut resmi diluncurkan melalui kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Program Digitalisasi Bank Sampah di Gedung Adipura Kota Tegal, Jumat (20/11/2026). Kegiatan dihadiri Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Tegal Hj. Tazkiyyatul Muthmainnah, S.K.M., M.Kes., Ketua TP PKK Kota Tegal Gadis Sephi Febriana, Sekretaris Daerah Kota Tegal drg. Agus Dwi Sulistyantono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Bimala, perwakilan OJK, serta...

Read more

Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wali Kota Tegaskan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

19-11-2026 Hits:12 Berita Utha - avatar Utha

Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wali Kota Tegaskan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

KOTA TEGAL – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menegaskan Pemerintah Kota Tegal berkomitmen menyusun APBD 2027 secara terarah, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota pada saat menyampaikan pokok-pokok jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Kamis (19/11). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, Amiruddin, Wakil Wali...

Read more

Gelar Pengawasan Kearsipan 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan OPD Terbaik dan Arsiparis Teladan

17-11-2026 Hits:26 Berita Utha - avatar Utha

Gelar Pengawasan Kearsipan 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan OPD Terbaik dan Arsiparis Teladan

KOTA TEGAL - Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) sukses menyelenggarakan kegiatan Gelar Pengawasan Kearsipan dan Penyerahan Penghargaan bagi OPD serta Arsiparis Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2026. Acara yang menjadi momentum penting penataan tata kelola pemerintahan ini bertempat di Gedung Adipura, Kota Tegal, pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., Kepala Dinas Arpusda Kota Tegal Andri Yudi Setiawan, S.Sos, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para pengelola arsip di lingkungan Pemkot Tegal. Dalam laporan penyelenggaraannya, Kepala Dinas Arpusda Kota Tegal, Andri Yudi Setiawan, S.Sos., menjelaskan...

Read more

Pemkot Tegal Percepat Digitalisasi Perlinsos, ASN Didorong Jadi Agen untuk Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

17-11-2026 Hits:31 Berita Utha - avatar Utha

Pemkot Tegal Percepat Digitalisasi Perlinsos, ASN Didorong Jadi Agen untuk Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

KOTA TEGAL – Pemerintah Kota Tegal terus mempercepat pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) sebagai upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Digitalisasi Perlinsos yang digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu, Selasa (17/11). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kota Tegal drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M., Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Dinar Marnoto, S.ST., M.Si., para asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta jajaran terkait. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Tegal drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M. menegaskan bahwa digitalisasi...

Read more

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

16-11-2026 Hits:60 Berita Utha - avatar Utha

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

KOTA TEGAL - Sejumlah fraksi DPRD Kota Tegal memberikan catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (16/11/2026). Hadir dalam giat tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono. Secara umum, fraksi-fraksi mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono pada Rapat...

Read more

Red Minimalist News Promotion Youtube Thumbnail

RLPPD KOTA TEGAL 2025 FINAL

layanan-publik

c0d03b6cbe8504ea10aa629b0cfe562d

WhatsApp Image 2025-06-25 at 11.37.54 41d81db4

RDTR

Screenshot 2025-04-22 123326

sebayufm

Visitors

225436
TodayToday61
YesterdayYesterday96
This_WeekThis_Week407
This_MonthThis_Month1819
All_DaysAll_Days2254361
Top