![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Dengan di tetapkannya Upah Minimum Kota (UMK) 2016 di provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 (20/11) lalu, berarti telah mengikat perusahaan yang berada di 35 kabupaten Kota untuk melaksanakan UMK mulai 1 Januari 2016.
Untuk UMK Kota Tegal di tahun 2016 sebesar Rp. 1.385.000. Besaran ini sesuai dengan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tegal ke Pemerintah Provinsi.
Namun di dalam pelaksanaan, sebuah perusahaan bisa saja mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK, tetapi penangguhan UMK hanya bisa diajukan untuk pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Umi Hani dalam acara sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Jawa Tengah, di Gedung Eks Samsat, Selasa (8/12).
Umi Hani menyampaikan, UMK sebenarnya adalah untuk perlindungan pekerja yang bekerja dibawah satu tahun, karena memang Keputusan gubernur ini diberlakukan untuk pekerja di bawah satu tahun, dan tidak berlaku untuk semua pekerja, apalagi yang yang sudah bekerja diatas lima tahun.
Seharusnya di dalam sebuah perusahaan ada struktur penggajian dan struktur skala upah antara pekerja berdasarkan masa kerja. Pengupahan antara satu pekerja dengan pekerja lain akan berbeda, dengan melihat masa kerja.
Jika didalam perusahaan belum ada struktur penggajian dan struktur skala pengupahan yang jelas maka seharusnya ada kesepakatan yang dirundingkan antara serikat pekerja atau perwakilan pekerja dengan pengusaha untuk membuat untuk penggajian pekerja yang masa kerjanya diatas satu tahun, dasarnya adalah kondisi real di perusahaan, apa yang ada di perusahaan.
Umi Hani menjelaskan, pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK ditujukan kepada Gubernur dengan cq. ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan syarat Keputusan Menteri nomor 231 tahun 2003 tentang Penanggguhan Uapah Minimum.
Harus ada kespakatan secara secara bipartit anatar managemen pengusaha dengan serikat pekerja, jika di dalam perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja maka dapat diwakilkan ke dalam beberapa perwakilan pekerja.
Dan usulan harus dilakukan oleh pengusaha langsung, sesuai nama yang tertera dalam akta pendirian perusahaan, dan jika pengusaha tersebut diwakili dengan menggunakan surat kuasa penuh dimana dia bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijana yang ada.
Harus ada kesepakatan secara tertulis kedua pihak, dilengkapi dengan laporan kondisi perusahaan, mulai dari laporan keuangan, neraca, rugi laba, perkembangan usaha, bagaimana pemasaran, produksinya, yang di catat selama dua tahun sebelumnya. Data seluruh pekerja dan data upah seluruh pekerja, data pekerja yang diajukan penangguhannya.
Khusus untuk di Jawa Tengah, perusahaan pemohon diminta menyerahkan masa kerja seluruh pekerja. Hal ini digunakan untuk menghitung masa kerja karena yang bisa diajukan penangguhannya adalah untuk pekerja yang masa kerjanya dibawah satu tahun.
Paling lambat pengajuan permohonan penangguhan paling lambat tanggal 21 Desember 2015 karena UMK berlaku per 1 januari 2016 dan waktunya jam kerja 15:30 WIB.
Setelah pengajuan disampaikan, dan persyaratan dipenuhi kemudian dewan pengupahan Provinsi akan melakukan persidangan, kemudian akan dilihat kemampuan perusahaan, jika memang hasil survey dan penilaian kurang bagus, maka bisa saja penangguhan dilaksanakan maksimal untuk 12 bulan.
Atau bisa jadi sebaliknya dari hasil sidang dan hasil tinjauan di lapangan perusahaan dianggap mampu, maka permohonan tersebut bisa di tolak.
Ada beberapa kemungkinan keputusan, bisa UMK ditangguhkan selama maksimal 12 bulan, bisa di tangguhkan dua bulan saja, bisa di tangguhkan dengan upah lama, bisa juga dinaikan upahnya dari upah lama namun masih di bawah UMK, atau bisa dinaikan secara bertahap, tiga bulan atau enam bulan. Dan biasanya dalam penangguhan antara serikat bekerja atau perwakilan pekerja dengan pengusaha sudah dirundingkan dengan baik.
Umi menambahkan, jika ada perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan namun tidak melaknsakan UMK ada sanksi yang bisa dilakukan kepada perusahaan tersebut, sesuai dengan pasal 185 tindak pidana pelanggaran, untuk denda 100 juta s.d 400 juta atau penjara 1 tahun s.d 4 tahun.
Hanya saja di dalam hubungan lingkungan industrial, ada mekanisme yang dilaksanakan, ada mekanisme yang dilakukan pengawas, dan tidak serta merta dilakukan pelaporan, ada nota pemeriksaan, dan bisa dilakukan sebanyak tiga kali, dan setelah tiga kali nota pemeriksaan disampaikan dan UMK tidak dilaksanakan maka akan dilanjut ke proses pelaporan.