TEGAL – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal melakukan pentandatanganan bersama pernyataan sikap terkait insiden di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

Ada lima pernyataan sikap yang ditandatangani usai Rapat Koordinasi FKUB dan Forkopinda Kota Tegal yang dipimpin oleh Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno di Ruang Adipura Balaikota Tegal, Senin (27/7).

Adapun lima point pernyataan sikap FKUB antara lain setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa menjaga iklim kondusif di wilayah Kota Tegal dengan tetap mempererat toleransi antar umat beragama, menghormati kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai agama masing-masing, mencegah setiap bentuk provokasi yang bisa berakibat pada perpecahan umat dan terancamnya kesatuan bangsa dan menjaga norma-norma agama dan sosial yang ada di tengah masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Kami anggota FKUB yang berjumlah 17 sepakat untuk menjaga kondusifitas Kota Tegal dan bantu pemerintah untuk meningkatkan kerukunan umat beragama,” ungkap Ketua FKUB Kota Tegal Drs. H. Suwarso, M.Pd.

Sebelum ditandatangani pernyataan sikap dibaca satu persatu oleh Walikota Tegal. Kemudian Walikota menandatangani setelah seluruh anggota FKUB Kota Tegal menandatangani pernyataan sikap dan diikuti oleh anggota Forkopinda Kota Tegal. Antara lain Kapolresta Tegal, Danlanal Tegal, Kasdim 0712/Tegal mewakili Dandim 0712/Tegal, Ketua Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, dan dua orang Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Hadir menyaksikan Plt Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Dalam Rakor tersebut, Walikota membacakan kronologi insiden Tolikara yang terjadi pada Jumat (17/7) pagi lalu saat akan dilaksanakannya sholat Iedul Fitri.

Walikota meminta kepada FKUB dan Forkopinda untuk mensosialisasi pernyataan bersama tersebut melalui media massa, spanduk & baliho,  melalui jaringan struktur pemerintah hingga tingkat RT dan RW, serta melalui anggota TNI/Polri hingga di tingkat kelurahan, melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh agama, untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di Tolikara secara komprehensif, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Selain itu meminta kerjasama untuk menenangkan massa serta mencegah kemungkinan timbulnya mobilisasi massa untuk melakukan aksi balasan.

“Kementerian Agama Kota Tegal menerbitkan surat edaran kepada seluruh tempat ibadah di Kota Tegal agar segala bentuk ceramah dan khutbah didominasi dengan ajakan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama,” kata Walikota.

Disebutkan Walikota, dalam konteks menangkal ekses  tragedi Tolikara, semua berkepentingan atas hal tersebut, baik pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, aparat keamanan TNI/Polri, maupun tokoh dan pimpinan agama. Karena masing-masing memiliki peran terhadap pengendalian masyarakat dan terwujudnya kedamaian di Kota Tegal ini.

“Dan saya berharap FKUB dapat berperan aktif untuk memberikan informasi yang bisa menenangkan umat dan mencegah timbulnya emosi umat atas insiden Tolikara tersebut,” tuturnya.

Dikatakan Walikota FKUB sebagai tempat berhimpunnya para pimpinan agama, tentu menjadi pihak yang paling menguasai pola komunikasi dengan umatnya. Karena masing-masing pimpinan agama cukup intens melakukan komunikasi secara langsung dengan umatnya.

“Oleh karenanya dalam konteks penyampaian informasi yang utuh dan memberikan ketenangan masyarakat, FKUB adalah kelompok yang selalu berada di garda terdepan. Namun hal ini tidak berarti menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada FKUB semata, karena kita semua akan melakukan langkah-langkah bersama sesuai peran dan fungsi masing-masing. Dengan melakukan secara general, sistematik, dan intensif, agar gema dari gerakan cinta damai ini menyentuh hingga ke simpul-simpul masyarakat paling bawah,” tuturnya.

Selain itu, Walikota meminta anggota Forkopinda untuk memaparkan upaya antisipasi yang dilakukan agar kejadian di Tolikara tidak merembet ke Kota Tegal.