TEGAL – Pasar tradisional ditengarai menjadi tempat yang empuk bagi pengedar untuk mengedarkan uang palsu (upal). Untuk itu, masyarakat dan pedagang di pasar tradisional dihimbau untuk mewaspadai peredaran upal.

“Mereka biasanya kurang jeli, konsentrasi menghitung uang lebih utama daripada mengecek dahulu,” kata Kanit Reskrim Polresta Tegal Ipda Himawan saat acara Walikota Menyapa di Radio Sebayu FM dengan tema Peredaran Uang Palsu, Kamis (02/07). Hadir Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal Bandoe Widiarto, Kepala Dinas Pendidikan Herlien Tedjo Oetami, SH, Kepala Dishubkominfo Drs. Johardi, MM, Kepala Kantor Kesbanglinmas Drs. Soeripto dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini, MM.

Disebutkan Himawan di pasar tradisional biasanya pengedar upal menyasar kios-kios yang ramai pembeli. Sementara pedagang sibuk, kurang jeli, kurang konsentrasi, lebih utama menghitung jumlah uang yang diterima daripada mengecek keaslian uang. Sehingga di pasar tradisional krusial terjadi peredaran upal.

Himawan mengatakan, kasus peredaran upal yang ditangani Polresta Tegal pada tahun 2014 sebanyak 4 laporan. Laporan tersebut ditindaklajuti hingga sampai P21 dan ada vonis dari hakim. Sementara tahun 2015, pihaknhya sedang melakukan pengembangan karena pada 2015 ada pelimpahan berupa uang palsu dari BI dengan nominal pecahan 100 ribu, 50 ribu dan 20 ribu.

“Sementara uang yang didapatkan masuk ke Polresta dari limpahan BI tahun 2015 ini senilai Rp. 65 juta terdiri pecahan Rp. 100 ribu, Rp. 50 ribu dan Rp. 20 ribu,” sebut Himawan.

Upal di ATM

Bandoe Widiarto menanggapi pertanyaan mengenai upal yang ditemukan masyarakat saat menarik uang di ATM, meminta kepada pihak bank untuk memperbaiki shortasi uang sebelum dimasukan dalam ATM. Disebutkannya, kalau masyarakat menemukan upal di ATM, trust atau kepercayaan masyarakat kepada bank yang menyediakan ATM tersebut akan sangat berkurang.

“Karena bank prinsipnya bank adalah kepercayaan, kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada perbankan maka kemungkinan menjadi nasabah akan berkurang,” ungkap Bandoe. Selain itu, Bandoe meminta bank untuk melatih kasir dalam melakukan identifikasi upal. Masyarakat juga dapat membedakan uang palsu dengan metode 3D, yaitu dilihat, diraba dan diterawang.

Sementara bagi nasabah dapat menunjukkan bukti kebenaran penarikan di ATM. Mulai dari waktu penarikan, lokasi ATM yang disampaikan ke pihak bank. “Bank kesulitan jika berasal dari ATM tetapi tidak dapat menunjukkan bukti yang menyebutkan benar-benar mengambil dari ATM,” terang Bandoe.

Kepala Pelayanan Bank BCA Cabang Tegal Eiodia Olvin K mengatakan ATM-nya dikelola oleh pihak ketiga sebagai provider. Pihaknya selalu meminta provider melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap uang yang akan dimasukan dalam ATM agar uang di ATM dijamin keasliannya. Sementara di BCA sendiri, saat ini menggunakan mesin penghitung uang otomatis yang bisa mereject upal ketika masuk ke mesin.

Walikota Tegal menanggapi adanya peredaran upal menyebutkan bahwa utamanya kewaspadaan masyarakat, kemudian jika ada indikasi upal masyarakat harus melaporkan kepada BI dan pihak berwajib. “Langkah-langkah kepedulian masyarakat untuk menghentikan peredaran upal, kalau menemukan langsung melaporkan ke polisi jangan digunakan kembali untuk berbelanja. Karena ketika dibelanjakan berarti tetap memperbolehkan adanya peredaran uang palsu,” ungkap Walikota.

Disebutkan Walikota, Pemerintah, BI dan Kepolisian selalu berkoordinasi dan memantau sehingga bisa mencegah peredaran upal di Kota Tegal. “Mudah-mudahan jangan sampai marak peredaran upal di Tegal. Kita sudah antipasi langkah-langkah pencegahan,” tutur Walikota.

Bandoe menyebut saat ini sudah terbit UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang, dimana pidananya lebih tinggi daripada sebelumnya UU, sebelumnya yang dipakai untuk menghukum atau memidanakan pengedar uang palsu. “Perangkat hukum sudah ada tinggal kita bersama-sama mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat jangan sampai masyarakat dirugikan dengan adanya peredaran uang palsu,” sebut Bandoe.

Dikatakan Bandoe, uang palsu yang dilaporkan ke BI tidak akan diganti. Bandoe menghimbau penemu uang palsu untuk melaporkan ke pihak berwajib untuk sebagai bahan kajian bahan penelitian supaya tahu pola-pola atau metode yang digunakan oleh pengedar. Kemudian polisi akan menganalisa, mencari sumbernya darimana dan pengedar siapa, sehingga mendapatkan peta yang bagus untuk tanggulangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian Indonesia.

“Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh oknum tidak bertanggung jawab saat momentum ramadhan dan idul fitri dan kegiatan lain yang  biasa terjadi ketika aktivitas ekonomi meningkat,” sebut Bandoe.

Data BI menyebutkan tahun 2014 ditemukan 3.241 lembar upal. Sementara tahun 2015, per Januari hingga Mei 2015 telah ditemukan 1.315 lembar upal. (*)