TEGAL  - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME menyatakan bahwa permasalahan di Pemkot Tegal masih wajar. Terbukti penyelenggaraan pemerintahan masih berjalan dengan baik, begitupun pelayanan masyarakat.

“Kita merespon adanya dinamika di daerah dengan kepentingan jangan sampai roda pemerintahan dan pelayanan publik terganggu. Saya yakin roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu, berarti masalahnya tidak berat. Tinggal masalah komunikasi. Soal sanksi nanti kita pelajari,” kata Yuddy menyebut maksud kedatangannya dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tegal, Selasa (30/6) kemarin.

Yuddy didampingi Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsa Atmadja, Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyususnan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik R Dwi Yoga P, Asdep Koordinasi Evaluasi PANRB Gatot Sugiharto, dan staf khusus bidang Kelembagaan Sugeng Suparwoto dan Indra J Piliang Tim Ahli Menteri PAN-RB. Sebelumnya Yuddy dan rombongan mengunjungi RSUD Kardinah untuk melihat pelayanan terhadap pasien dan Polresta Kota Tegal untuk melihat pelayanan permohonan SIM. Kemudian dilanjutkan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tegal untuk melihat pelayanan perijinan.

Ketika ditanya wartawan mengenai sanksi yang diusulkan Walikota, Yuddy mengakui ada usulan pemberian sanksi disiplin dari Walikota Tegal. Namun beliau mengaku belum membaca secara detil surat permohonan pemberian sanksi yang dikirim Walikota Tegal. Demikian juga saat ditanya mengenai jumlah PNS yang akan diberikan sanksi, Yuddy tidak menyebutkan.

“Tapi kita kan perlu memperlajari terlebih dahulu usulan tersebut. Saya sudah disposisikan surat permohonan Walikota Tegal kepada Deputi SDM Aparatur untuk dipelajari,” ungkap Yuddy.

Menurut Yuddy, usulan terkait pelanggaran dispilin pegawai, Walikota meminta adanya sanksi. “Ini umum, beliau minta ijin memberikan sanksi, ya macam-macamlah kategorinya nah saya melihat secara umum saja, itu kan banyak. Saya nggak pelajari detailnya. Kita pelajari sanksinya seperti apa,” ungkap Yuddy.

“Tapi kan kita mesti pelajari sanksi itu kan didalam PP  No. 53 tahun 2010 ada yang ringan, sedang dan berat sesuai pelanggarannya. Masing- masing ada, kalau yang ringan saja, Kalau ringan dapat teguran satu sampai dua kali, ketiga kali baru tertulis. Dari lisan, lisan juga dicatat, yang ketiga baru tertulis,” ungkap Yuddy.

Dia menegaskan, apabila ada permohonan untuk dijatuhkan sanksi berat, hal itu tidak boleh dilakukan secara gegabah oleh pejabat pembinan kepegawaian bersangkutan.

“Itu ada sidang badan pertimbangan kepegawaian yang saya pimpin sendiri. Makanya kalau ada orang yang mau dipecat, diturunkan pangkat, saya turun melihat langsung kasusnya sebijaksana mungkin,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan jawaban atas surat dari Walikota Tegal, Yuddy kembali menegaskan bahwa surat tersebut sedang dipelajari.

“Beliau menyampaikan surat ini sebelum berdialog dengan saya dari pagi sampai siang ini. Setelah berdialog dengan saya dan setelah mendengarkan pandangan sampai dengan siang ini, beliau ada pertimbangan baru, dan itu surat beliau itu belum saya jawab, sedang dipelajari,” tegas Yuddy.

Sementara Walikota Tegal mengatakan apa yang diinstruksikan Menteri PAN-RB akan ditindaklanjuti oleh Walikota.