Pemerintah Kota Tegal memperhatikan kesejahteraan 136 lebe se-Kota Tegal yang bertugas di 27 kelurahan.

“Kita memikirkan bersama-sama para lebe. Karena lebe juga adalah elemen masyarakat yang ikut di dalam keluarga besar program pemerintah. Bagian yang ikut memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk kemanfaatan masyarakat. Siapa yang akan memperhatikan kalau ada masyarakat yang berpulang, kalau bukan lebe,” ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dihadapan para lebe se-Kota Tegal di rumah milik Slamet Ubadilah, S.Sy Lebe Kelurahan Debong Tengah, Jl. Jepara RT 06 RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan, Jumat (22/5) sore.

Namun, lanjut Walikota, dalam pemberian kesejahteraan para lebe jangan sampai Pemkot menyalahi aturan. Karena dalam bekerja, Pemkot memiliki landasan dan administrasi negara serta undang-undang. Sehingga mekanisme yang ditempuh Pemkot tidak boleh keluar dari ranah aturan tersebut.

“Kita mencari selamat dulu, memikirkan bagaimana bisa membuat program dan kegiatan untuk kesejahteran yang sesuai visi misi pemerintah namun tidak menyalahi aturan,” ungkap Walikota yang didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, Kepala Bappeda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Kepala BKD Kota Tegal Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Tegal Ali Rosidi dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini. Hadir juga Kepala Kementerian Agama Kota Tegal H. Nuril Anwar, SH MH dan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal Anshori Azizi.

Walikota mengingatkan kepada para lebe, untuk hati-hati terhadap bantuan sosial (bansos). Sesuai aturan bansos tidak bisa diberikan kepada terus menerus kepada orang yang sama. Bahkan bansos bisa menguntungkan bagi kepala daerah, sehingga bansos dibagikan kepada masyarakat supaya terpilih kembali. “Tapi mudharatnya banyak, kalau bapak ibu mengikuti berita banyak mantan kepala daerah, mantan anggota DPRD semua terkait kasus pemberian bansos. Saya ingin Pemkot Tegal dan masyarakatnya itu selamat. Itu yang paling utama,” tutur Walikota.

Dengan adanya aturan ini, Walikota menampik suara-suara di masyarakat bahwa setelah adanya Walikota yang akrab disapa Bunda Sitha, maka bansos sekarang tidak ada lagi.

“Itulah yang sekarang perlu saya beritahu, bukan karena Walikotanya Bunda Sitha kemudian bansosnya tidak ada lagi. Justru itu untuk menyalamatkan kita semua. Bekerja dengan benar sesuai peraturan dan UU yang berlaku,” ungkap Walikota.

Imam Badarudin mengatakan bansos menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 dan Pemkot tidak boleh mengulangi kembali. Untuk itu, Pemkot sedang mencari formula agar dimasukkan dalam bentuk kegiatan dengan nomenklatur kegiatan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Kita juga akan studi banding ke Jepara dan Demak dimana terjadi kasus bansos, sehingga kita tahu mana yang kena dan mana yang tidak kena,” ungkap Imam.

Ali Rosidi mengharapkan koordinasi Pemkot dan Kemenag untuk kegiatan lebe, supaya didukung dan didoakan sehingga apa yang direncanakan Pemkot untuk kearah kesejahteran para lebe dapat terwujud.

Nuril Anwar mengatakan semua kegiatan keagamaan di cover oleh Pemkot Tegal. Untuk itu Kemenag mengucapkan terima kasih kepada Pemkot. Disebutkan Nuril, selain lebe yang sudah diusulan pada item Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ada guru ngaji, marbot masjid dan lainnya yang diusulkan dapat kesejahteraan. “Terpenting lebe fokus pada tugasnya,” ungkap Nuril.

Perwakilan Lebe, Muhammad Taufik menyebut dari 136 lebe, 37 diantaranya aktif di setiap kelurahan membantu pelayanan kepada masyarakat. Apalagi mengurusi masalah kematian warga yang meninggal dunia. Padahal seorang lebe memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, memiliki anak dan istri. “Kesejahteraannya kurang diperhatikan,” ungkap Taufik saat menyampaikan aspirasi.

Dalam kesempatan itu, Walikota memberikan bingkisan secara simbolis kepada para lebe.