Presiden RI Jokowi meminta kecepatan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan fokus pembangunan yang jelas, yakni infrastruktur.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dengan mengambil tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang berkualitas” Auditorium Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (29/4).

Hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta para Kepala Badan ditingkat pusat dan daerah. Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno tampak menghadiri langsung Musrenbangnas tersebut.

Walikota yang didampingi Kepala Bappeda Kota Tegal Imam Badarudin menyatakan siap menjalankan arahan presiden untuk mempercepat pembangunan. Apalagi Kota Tegal sudah siap dalam rangka mempercepat pembangunan bidang infrastruktur. “Kota Tegal siap untuk mempercepat pembangunan,” ungkap Walikota usai mendengarkan arahan Presiden.

Menurut Presiden, saat ini fokus pembangunan bangsa Indonesia adalah bidang infrastruktur. Baik infrastruktur jalan, insfrastruktur pertanian, jalan tol, jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, baik pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, baik yang berupa airport untuk konektivitas antar provinsi dan antar pulau. “Konsentrasi anggaran kita semua akan menuju ke arah itu,” ungkap Presiden.

Dikatakan Presiden pada bulan April ini akan dimulai seluruh pembangunan di Indonesia. Pasalnya APBNP baru digedok pertengahan Januari yang kemudian dilanjutkan proses administrasi dan lelang. “Sehingga mulainya pertengahan April dan Mei akan makin banyak pembangunan jalan-jalan baik rusun-rusun dan pembangunan-pembangunan pelabuhan,” kata Presiden. Contohnya nyatanya besok (Kamis, red), Presiden akan downbreaking Tol Sumatera sampai ke Aceh.

Fokus kedua untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat akan menaikan belanja transfer ke daerah hingga Rp. 106 triliun dengan diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Dengan merencanakan pada tahun 2016 satu Kabupaten/Kota akan diberikan dana Rp. 100 miliar. Namun pemberian tidak semuanya pada angka Rp. 100 miliar dan tidak diberikan secara permanen setiap tahun, serta jumlahnya bisa kurang berdasarkan indikator tata kelola, baik audit BPK, indeks korupsi di kab/kota itu dan penyerapan anggaran dan indikator pembangunan dibidang pendidikan kesehatan dan infrastruktur dasar serta luas wilayah dan jumlah penduduk dan perbedaan luas wilayah. “Untuk itu upaya tambahan dana kab/kota harus dilakukan hati-hati,” ungkap Presiden.

Inpres untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan dari daerah. Misalnya ada inpres pembangunan SMK, inpres SMK yang sangat kurang dan dibutuhkan, inpres pasar, inpres jalan, di kabupaten kota yang banyak sekali jalan-jalan rusak.

“Ini yang saya kira hal-hal yang ingin kita berikan kepada daerah, bukan permanen 2016 diberikan belum tentu 2017 diberikan lagi. Bisa jadi tahun 2017 diberikan kepada propinsi atau dua-duanya, provinsi dan kabupaten, kita mengarahkan belanja di pusat untuk dilimpahkan ke provinsi dan kabupaten. Rp. 100 milyar tidak sedikit, gede banget, oleh karena di daerah masih banyak untuk belanja tidak langsung, gaji aparatur rutin sehingga pembangunan sangat kecil rata-rata 18 persen, oleh sebab itu semua yang kita berikan untuk memperbesar proses anggaran pembangunan daerah,” ungkap Presiden.

Presiden meminta percepatan penerapan anggaran untuk diperhatikan, karena untuk menstimulus perkembangan ekonomi di negara. “Seperti kemarin berbicara dengan dunia usaha, pertengahan April ekonomi sudah mulai bergerak, meski Januari Februari sedikit lesu. Pertengahan April sedikit naik, nanti apabila kabupaten provinsi serapan anggaran dipercepat saya meyakini perkembangan ekonomi kita bergerak karena daya beli di rakyat banyak ada di APBN dan APBD kabupaten/kota,” ungkap Presiden.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebut Musrenbangnas 2015 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Ia berkeinginan untuk menyelaraskan pembangunan nasional dari berbagai aspek baik jenjang pemerintah maupun kelompok dalam masyarakat.

“Musrenbangnas hari ini adalah puncak dari proses yang panjang, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai provinsi. Selama tujuh hari penuh secara dialogis dan konsentrasi kita mendukung 9 agenda prioritas (nawa Cita) dan 7 misi pembangunan,” kata Adrinof.

Menurut Adrinof hasil Musrenbangnas ini akan ditindaklanjuti di forum trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga terkait. Hal ini menurut Adrianof penting dilakukan karena kesepakatan hasil meeting tersebut berdampak pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP), Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah baik Bappeda, RAPBD dan RKPD 2016.

“Nanti Penyusunan RKP 2016 akan disampaikan ke Presiden dan DPR RI. Intinya kita ingin sampaikan bahwa agenda percepatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup kurangi ketimpangan antara golongan dan wilayah dengan tidak mengganggu ekosistem,” ujar Adrianof.
Adapun tiga dimensi pembangunan yang akan difokuskan adalah dimensi pembangunan manusia dan masyarakat yang didalamnya mengurus soal pendidikan, kesehatan dan revolusi mental. Sementara dimensi prioritas kedua adalah kedaulatan pangan, emergi, maritim dan pariwisata. “Dimensi prioritas yang ketiga ada pemerataan dan kewilayahan,” demikan Adrianof.