Nelayan Kota Tegal menyangkal keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi Minggu (12/4) untuk menuntut mundur Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno. Nelayan hanya menuntut beras paceklik yang selama ini belum diberikan Pemerintah Kota Tegal kepada nelayan.

“Kemarin (waktu demo, red) sudah saya sampaikan, nelayan tujuannya hanya satu, yaitu meminta beras paceklik saja. Waktu saya orasi didepan sudah disampaikan, bukan untuk menuntut mundur Walikota” ungkap Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal, Hadi Santoso yang mengklarifikasi keterlibatan nelayan dalam aksi demonstrasi Minggu kemarin saat beraudiensi dengan Walikota Tegal di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal, Senin (13/4) kemarin.

Hadi hadir bersama Ketua HNSI Kota Tegal Mahmud Effendi dan Bendahara HNSI Kota Tegal H. Tasman. Hadir juga dalam audiensi itu Danlanal Tegal Letkol Laut (P) Isswarto, Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal Drs. Soeripto dan Kepala Dislatan Kota Tegal Ir. Noor Fuady.

Ditambahkan Hadi, mengenai jumlah nelayan yang ikut demo hanya puluhan orang saja, karena tuntutan mereka hanya soal pemberian beras. Bukan ribuan nelayan seperti yang dihembuskan saat demo di depan Gerbang Balaikota Tegal.

Menanggapi permintaan nelayan mengenai beras paceklik, Walikota mengatakan akan memenuhi permintaan nelayan. Tetapi bukan dalam bentuk beras paceklik, karena sesuai hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemberian bantuan beras paceklik harus sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Sebab, kata Walikota, ada aturan baku yang harus dipenuhi sebagai hal-hal yang menjadi syarat dikeluarkan beras paceklik. Yaitu ada pemberitahuan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Badan Meteorologi, Klimatoligi dan Geofisika (BMKG), yang mengeluarkan surat larangan berlayar karena cuaca tidak mendukung. Dengan pemberitahuan tersebut, Walikota baru menerbitkan SK Walikota untuk mengeluarkan beras paceklik.

Mengenai tahun 2014 tidak digelontorkan beras paceklik kepada nelayan, dikatakan Walikota, karena keadaan aman dan tidak terjadi bencana atau hal-hal yang menjadi syarat beras paceklik dikeluarkan.

“Walikota tidak bisa mengeluarkan karena sesuai aturan harus ada pemberitahuan dari SKOP dan BMKG terkait cuaca yang kemudian diikuti penerbitan SK Walikota untuk mengeluarkan beras paceklik,” ungkap Walikota.

Meski Pengeluaran beras paceklik ada aturan baku dan tidak bisa diserahkan kalau tidak ada bencana, namun Pemkot berupaya agar tahun ini bisa dilaksanakan pemberian beras kepada nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Walikota akan mengajukan anggaran dalam APBD Perubahan Kota Tegal Tahun 2015 kepada DPRD Kota Tegal.

Diharapkan kalau pro nelayan, DPRD setujui usulan ini. Karena secara aturan saya sudah mematuhi aturan. "Menurut BPK bantuan beras kepada nelayan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, tidak boleh dalam bentuk fresh money” ungkap Walikota.

Dengan diajukan anggaran pada APBD Perubahan yang rencananya pada bulan Agustus dan bulan September disetujui, maka bulan Oktober pemberian beras kepada nelayan dapat dicairkan saat sedekah laut yang juga dilaksanakan pada bulan Oktober.