Jika Mendatangkan PAD Eks Dapur Induksi yang berlokasi di Jalan Cempaka Kelurahan Slerok Tegal Timur Kota Tegal akan ditelaah kembali untuk difungsikan jika dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sebelumnya untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal akan mendata sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku agar pencatatannya tertib kembali.

“Kita akan akan mendata sesuai aturan dan mekanisme, kalau bisa difungsikan kembali apalagi kalau untuk penambahan PAD, akan ditelaah. Yang penting sesuai aturan dan mekanisme,” ungkap rencana Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno saat kunjungan kerja ke bangunan eks Dapur Induksi dan eks Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang keduanya berlokasi di Jalan Cempaka. Walikota didampingi Kepala DPPKAD Kota Tegal Joko Sukur Baharudin dan Sekretaris Dinkop UMKM dan Perindag Kota Tegal Sipon.

Mengenai pencatatan yang dilakukan Pemkot, disebutkan Walikota, pada prinsipnya sebagai upaya Pemkot mengembalikan data aset-aset milik Pemkot. “Saya sudah sampaikan kepada jajaran Pemkot mulai tahun 2015, dengan semangat baru dan kinerja yang baru dalam arti kata perlu pembenahan, penataan, pendataan yang mungkin selama ini terbengkalai ada pembiaran, tidak tertib administrasi, pencatatannya ditertibkan kembali. Itu gunanya untuk pencatatan dan saling mendukung kinerja,” jelas Walikota.

Bangunan eks dapur induksi sudah dua tahun tidak beroperasi karena dipindah ke Jalan Mataram, karena berada di lingkungan pemukiman ada masukan dari masyarakat. Kondisinya saat ini kosong dan banyak rumput tumbuh didepan pintu masuk bangunan. “Sudah diantisipasi karena menggangu masyarakat, jadi wajar,” tutur Walikota mengenai kepindahan dapur induksi. Sementara mengenai lamanya waktu bangunan eks dapur induksi selama dua tahun, disebutkan Walikota, anggaran pemeliharaan atau kost pemeliharaan lebih mahal jika digunakan.

Terkait dengan penyerahan aset milik Pemkot yang sebelumnya digunakan oleh Panwaslu Kota Tegal karena masa tugas Panwaslu telah selesai tanggal 31 Desember 2014, Walikota meminta Pemkot untuk meneliti kembali aset yang diterima kembali nantinya pada tanggal 31 Januari.

“Bisa dilihat bersama, bahwa saat penyerahan aset ada prosedurnya. Bukan hanya serahkan dan terima kembali tetapi kita lebih teliti dan melihat apa yang menjadi aset, dan kembalikan lagi sebagai aset dan apa yang menjadi milik kita, itu harus jelas, kedepan kita dengan SKPD terkait akan intensif. Kita mengadakan pendataan khususnya tentang aset-aset, apa itu dibidang tanah, gedung atau bahkan kendaraan. Pendataan harus transparan, jelas dan sama apa yang tercatat dan sesuai kenyataan,” pungkas Walikota.