Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal Joko Sukur Baharudin mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal telah mengamanan aset di atas lahan sebagian HPL No. 1 Sumurpanggang dengan cara pemagaran pada Selasa (25/11). Terkait dengan pemagaran tersebut terhadap aset milik PT. Bumirejo (BRD) yang masih berada didalam lahan tersebut masih diberi kesempatan untuk dikeluarkan sepanjang mengajukan izin tertulis kepada Satpol PP Kota Tegal.

“Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan BRD membuka akses pintu baru, disebelah selatan pintu lama. Sehingga pada hari ini Kamis (27/11), Pemkot Tegal melakukan pemagaran di pintu baru.,” ungkap Joko saat pemasangan pagar di lahan basecamp BRD di Jl. Mataram.

Akibat pembuatan jalan baru tersebut, akses air di saluran air depan basecamp tertutup. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Ir. Sugiyanto mengatakan saluran sungai yang ditutup oleh BRD untuk akses jalan tanpa diberi gorong-gorong, dikhawatirkan akan menimbulkan banjir jika hujan datang karena air tidak dapat mengalir.

Penebangan pohon di PT. Bumirejo

BRD melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon pelindung jalan di bahu Jalan Mataram, sebagai akses jalan masuk dan keluar ke Basecamp. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal M. Rudy Herstyawan, ST. M.Si mengatakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (LH) pasal 69 ayat (1) menyebutkan adanya larangan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan LH.

Perusahaan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kesehatan lingkungan hidup.

“Penebangan pohon yang dilakukan oleh PT. Bumirejo merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan hidup,” ungkap Rudy.

Ditambahkan Rudy, sesuai pasal 98 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan dokumen UKL-UPL yang sudah ada, PT. Bumirejo belum melakukan pelaporan setiap 6 bulan sekali terkait tindakan yang sudah tertuang dalam dokumen lingkungan tersebut maka dapat disimpulkan PT. Bumirejo telah melanggar Peraturan Menteri LH Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

Dalam Juklak disebutkan jenis izin lingkungan diantaranya adalah tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan LH dan atau tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

Oleh karena perbuatan BRD itu, sanksi administratif akan dilakukan antara lain pertama, teguran tertulis, kedua paksaan pemerintah, ketiga pembekuaan Izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan LH dan keempat izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan LH.