![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
TEGAL – Penilaian dan penghargaan Adipura pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membranding penghargaan Adipura degan mencakup beberapa kriteria penilaian yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut terkuak dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Nasional melali Program Adipura dalam Mewujudkan Kota yang Berkelanjutan menuju Indonesia yang Bersih Sampah 2020. Rakornas ini diselenggarakan oleh KLHK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta, Senin (1/2/2016). Hadir Menteri KLHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc yang memberikan materi di sesi kedua bersama Hermawan Kartajaya, anggota Dewan Pertimbangan Adipura.
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno hadir bersama Kepala Bappeda Kota Tegal yang juga Plt. Kepala Diskimtaru Kota Tegal Ir. Nur Effendi dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal M. Rudy Hersetyawan, ST, M.Si. Walikota mengatakan Rakornas ini penting sebab Rebranding Adipura mengintegrasikan aspek sosial dengan lingkungan dan dengan tiga kategori penilaian adipura. Ketiga kategori Adipura tersebut antara lain Adipura Buana, Adipura Kirana dan Adipura Paripurna.
“Mekanisme, kriteria dan indikator Program Adipura tahun ini sangat kental terhadap pengintegrasian aspek sosial dengan aspek lingkungan. Hal ini terlihat dari kriteria dan indikator terkait pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Pemda serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau,” jelas Walikota usai mengikuti Rakornas.
Data Adipura 2015 dari KLHK diketahui dari 357 kota dan kabupaten di Indonesia yang dipantau hanya 152 kota (43 %) yang TPA-nya dioperasikan Non-Open Dumping (Minimal controlled Landfill/lahan urug terkontrol) dan sisanya 205 kota (53%) masih mengoperasikan TPA Open Dumping (Lahan Urug Terbuka). Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008 Pasal 44 yang mensyaratkan agar 5 tahun sejak diberlakukannya UU tersebut semua kota/kabupaten di Indonesia sudah harus menutup TPA Open Dumping dan diganti yang dikelola sesuai ketentuan (minimal controlled landfill).
Menurut Rudy, Pemerintah Kota Tegal tahun kemarin mendapat skor 74.00 untuk penilaian Adipura disebabkan belum
adanya TPA. Padahal untuk mendapatkan penghargaan Adipura diperlukan skor minimal 75.00.
Sementara Nur Effendi mengatakan Pemkot Tegal telah berupaya membangun 16 TPST yang dibangun mulai 2012 hingga 2015 sebagai peganti TPA. Tujuh diantaranya dilengkapi incenerator atau alat pembakar sampah.
Sementara Siti Nurbaya dalam paparannya menyampaikan pesan penting bagi kepala daerah dengan fungsi eksekutifnya dalam meraih penghargaan Adipura. Menurut Siti Nurbaya, strateginya meraih penghargaan yang paling penting adalah bukan hanya parameter-parameter di penilaian adipura tetapi paling penting konteksnya membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah daerah yang secara benar, dan tentu saja kepada negaranya.
“Penghargaan itu bukan hanya sebuah dokumen tetapi langkah-langkah yang nyata. Sehingga kita melakukan berbagai pemikiran untuk sesuai yang baik,” ungkap Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya pun memahami bahwa penanganan persoalan sampah bukan hal yang mudah. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008, tugas kepala daerah sangat berat. Oleh karena itu kepala daerah dalam menangani masalah sampah betul-betul membutuhkan dukungan teknis dari pemerintah pusat untuk mendukung Pemda dalam mengelola sampah sehingga persoalan sampah dapat diselesaikan bersama-sama.