SEMARANG - Kota Tegal dan 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara bersama-sama mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Tengah. Penyerahan bantuan hibah secara simbolis dilakukan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dilaksanakan dalam Acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan APBD SKPD, Alokasi Hibah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 di Gedung Grahadhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran Provinsi Jawa Tengah, Rabu (06/01/2016).

Pemerintah Kota Tegal mendapat hibah sebesar Rp. 25,107M dari Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di Kota Tegal sebesar Rp. 21,502 M dan sisanya untuk pendidikan, TMMD dan lain-lain. Alokasi hibah secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno.

“Bantuan yang diterima Pemkot Tegal dari Provinsi Jawa Tengah hari ini akan digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Walikota Tegal yang didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal Ir. Nur Efendi, M. si.

Dana hibah tersebut diantaranya akan digunakan untuk pembangunan GOR, Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible dan Genset Kolam Retensi Mintaragen, Peningkatan Jalan Brawijaya, Pemasangan Jaringan tegangan rendah/jaringan tegangan menengah dan lampu penerangan jalan umum di jalan tembus jalingkut Jl. DR. Wahidin Kota Tegal, Kegiatan Pemasangan Lampu Highmast di Komplek Pantai Alam Indah, Kota Tegal, Pemasangan Lampu Highmast Lampu di Pasar Langon-Jl. Werkudoro, Perempatan RS Kardinah – Jl. Kemerdekaan, Perempatan Jl. Brawijaya Mataram dan Jl. Hang Tuah dan Pemasangan JTR/JTM dan lampu di wilayah Pantai Muarareja Tegal Barat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2016 masih fokus pada pembangunan infrastruktur. “Tahun 2016 kita masih fokus pada infrastruktur,” ungkap Gubernur. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan mendukung sektor pariwisata. Sebab, sektor pariwisata terjadi peningkatan kunjungan terutama minat pada tempat-tempat pariwisata yang baru, meskipun kondisi ekonomi sedang turun.

Tempat pariwisata yang akan disokong oleh Pemrov Jateng antara lain Dieng, Candi Borobudur, Sangiran di Karanganyar dan Karimunjawa dengan menambah sarana prasarana dan mempermudah akses transportasi ke daerah tujuan wisata andalan Provinsi Jawa Tengah itu. Selain itu, Gubernur mempertegas untuk memperjuangkan berdirinya Bandara Wirasaba sehingga diharapkan ada dua bandara kecil di Jawa Tengah yang akan membuka pedalaman Jateng. Gubernur juga mengharapkan pembangunan tol Semarang-Salatiga-Boyolali untuk dikebut pembangunannya. Demikian juga pembangunan tol dari Batang-Pemalang-Brebes sehingga tol trans Jawa bisa terselesaikan.

Sekda Provinsi Jawa Tengah DR. Ir. Sri Puryono KS MP menyebut dokumen yang diserahkan pada acara tersebut antara lain Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBD Provinsi Jawa Tenga Tahun Anggaran 2016, DPA-SKPD dan SKPKD, Surat Penyediaan Dana, Keputusan Gubernur Tentang Pengelolaan Keuangan, Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Alokasi Hibah Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, Pergub Jawa Tengah No. 49 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Keuagan dan Pergub Jawa Tengah No. 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

“Tujuan diselenggarakannya acara tersebut untuk sinkronisasi kebijakan dan menjaga kesinambungan program/kegiatan pemprov dan Kab/Kota sehingga dapaat mewujudkan kesatuan persepesi dan langkah dalam melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat jumlah,” ungkap Sekda.

Perwakilan penerima (sombolis) DPA SKPD kepada Kepala SKPD antara lain Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, RSUD Margono Soekarjo, Dinas Bina Marga dan Dinas Perkebunan . Sementara Hibah Daeran Kepada Instansi Vertikal dilaksanakan kepada Kodam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah dan Lapas Klas I Semarang. Sedangkan hibah daerah kepada masyarakat/ormas antara lain KONI Jawa Tengah, Puro Mangkunegaran Surakarta, LPTQ Jawa Tengah dan MUI Provinsi Jawa Tengah dan seluruh 35 Bupati/Walikota di Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, SE, AK, MPM, CA, CIA, CFE  memberikan paparan menyebut opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama kurung waktu tiga tahun terakhir mengalami stagnan. Namun dengan diterapkannya laporan keuangan dengan accural basic, maka beberapa kabupaten/kota yang telah menerapkannya mempunyai LKPD dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Pemda juga diharapkan contoh keberhasilan mengelola keuangan daerah yang baik demi mewujudkan Jawa Tengah yang “gayeng”.