![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
TEGAL – Pembubaran 25 koperasi di Kota Tegal telah melalui prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecill Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkop UMKM Perindag) menyebut pembubaran 19 koperasi di Kecamatan Tegal Timur dan 6 koperasi di Kecamatan Tegal Barat tertuangkan dalam Berita Acara No. 518/141.2 tentang Penyelesaian Pembubaran Koperasi pada Kamis (29/10/2015).
Dalam Berita Acara itu, dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tegal No. 050/058/2015 tanggal 09 Maret 2015, Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Pekerjaan Pembinaan Koperasi yang tidak aktif/beku Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap koperasi yang tidak aktif/beku sebanyak 25 koperasi. Sebab koperasi-koperasi tersebut tidak ada kegiatan perkoperasian, tidak dapat mewujudkan koperasi yang tumbuh dan mandiri, sehingga memenuhi syarat dan ketentuan sebagai koperasi yang tidak aktif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
“Pembubaran Koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 46 sampai pasal 50. Berdasarkan ketentuan pasal 46 UU No. 25 tahun 1992 ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi yaitu Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pemerintah,” jelas Soeripto. Lebih lanjut Soeripto menjelaskan pembubaran koperasi dilakukan dengan Rapat Anggota tidak dapat terlaksana karena koperasi sudah tidak ada pengurus dan tidak memiliki anggota lagi bahkan sudah tidak memiliki aktivitas selama puluhan tahun.
“Dengan tidak lagi memiliki aktivitas maka kekayaan koperasi sudah tidak ada lagi, baik berupa tagihan kepada anggota maupun pihak lain. Atas dasar kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi, penyelesaian administrasi dan pengumuman pembubaran,” terang Soeripto.
Kemudian Dinkop UMKM Perindag Kota Tegal melakukan langkah sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 dan PP RI No. 17 Tahun 1994 tanggal 20 April 2004 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan Kepmen Koperasi dan PPK RI No. 269/M/IX/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
Prosedur yang dilaksanakan antara lain telah menerbitkan surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi tidak aktif dan mengumumkan di papan mengumuman kelurahan dan kecamatan, telah menerbitkan surat pemberitahuan pembekuan badan hukum koperasi dan mengumumkannya di papan pengumuman kelurahan dan kecamatan, pada dasarnya pengurus tidak keberatan koperasinya dibubarkan oleh pemerintah dibuktikan dengan tidak adanya surat tanggapan/keberatan dari pengurus, telah diumumkan di Surat Kabar Wawasan pada tanggal 1 Oktober 2015, koperasi sudah lama tidak memiliki aktivitas atau kegiatan usaha sehingga tidak memiliki harta atau kekayaan, hutang maupun modal baik modal sendiri maupun modal luar/kreditur.
“Dinkop telah melakukan prosedur pembubaran koperasi dengan benar,” ungkap Soeripto. Antara lain, sebut Soeripto, menyusun daftar Identifikasi koperasi tidak aktif (KTA), dengan memastikan tidak ada laporan RAT lebih dari dua tahun, mengirimkan surat rencana pembubaran (SRP). Jika dalam waktu satu bulan tidak ada reaksi/tanggapan, dikeluarkan surat pembekuan. Dalam kurun waktu dua bulan tidak ada reaksi/tanggapan surat keberatan pembubaran (SKP), maka dibuat surat keputusan pembubaran dan pengumuman dipasang di Media. “Setelah dikeluarkan SK Pembubaran diikuti dengan penyelesaian,” Tutur Soeripto.
Koperasi yang dibubarkan di Kecamatan Tegal Timur sebanyak 19 Koperasi antara lain Kel. Mangkukusuman KSU Merah Putih, KSU Layar Terkembang, KPRI SMP 10, Kelurahan Mintaragen Kopkar Ittihad, KSU Jaya Satu, KSU Arga Jaya, KPRI Bea Cukai, KPRI Wahana, KOPKAR Tirta Raya Mina. Kelurahan Kejambon Kopkar Buana dan Kopkar Serbaguna Matahariss. Kelurahan Slerok Koperasi Radio Sebayu FM dan Koperasi Migas Sejahtera. Kelurahan Panggung Kop. Tani Nelayan, Kopinkra Al Barokah, Kop. Jemaat Panji Sejahtera, Kopkar Sempurna Teks, Kopkar Perintis dan Kopkar Retno Muda.
Kecamatan Tegal Barat sebanyak 6 koperasi antara lain di Kelurahan Pekauman Kopkar Mitra Pensiunan dan Kop Bumi Putera, Kelurahan Kraton KSU Bagus Risqi dan Kel. Tegalsari KSU Tegal Sepanjang Jaya, Primer Koperasi Adpel dan Kopkar Mukti Bahari.
Sementara ketentuan pembubaran koperasi yang paling baru adalah Surat Edaran Kelembagaan Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 872/Dep.1/SE/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Drs. Setyo Heriyanto, MM menyebutkan dalam rangka penguatan dan penataan kelembagaan koperasi, telah dikeluarkan Permen Koperasi dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi tanggal 23 September 2015 tentang Koperasi yang diundangkan tanggal 8 Oktober 2015. Dalam Permen itu menyebut Koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut atau tidak melakukan usaha secara nyata dua tahun berturut-turut dinyatakan tidak aktif dan pemerintah dapat membubarkan.
Disebutkan tujuan dikeluarkannya SE tersebut dalam rangka mewujudkan koperasi yang berkualitas. Sementara pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap koperasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian di daerah Provinsi/D.I dan Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kedudukan hukum koperasi dan atau wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan secara intensif agar dapat dilaksanakan.
Untuk selanjutnya, dikatakan Soeripto, Dinkop UKKM Perindag Kota Tegal saat ini sedang menyusun langkah pembubaran terhadap koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Selatan.
Sementara untuk permohonan pendirian koperasi baru, sudah ada beberapa permohonan yang diajukan oleh masyarakat untuk dapat disetujui pendiriannya oleh Walikota. Salah satunya adalah pendirian koperasi angkutan.