Tegal Kota_Panitia Khusus (Pansus) IV Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi DPRD Kota Tegal Rabu malam (30/12) menggelar public hearing yang diikuti perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Kota Tegal.

Public Hearing diawali dengan penyampaian pemaparan materi dari Plt. Kepala Dishubkominfo Kota Tegal Drs. H. Johardi, M.M. Namun sebelumnya Ketua DPRD Kota Tegal H. Edi Suripno SH memberikan sambutan pembuka dalam public hearing dengan tema "Raperda Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Di Kota Tegal dan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman".

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi, Sisdiono Ahmad juga selaku moderator mengemukakan melalui public hearing tersebut diharapkan Pansus menerima berbagai masukan dari para peserta menyangkut aturan-aturan penataan menara atau tower telekomunikasi di Kota Tegal. “Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan ataupun penyempurnaan dari penyusunan aturan penataan menara telekomunikasi” Ujar Sisdiono

Dalam Public Hearing banyak pertanyaan yang menyangkut menara diantara pertanyaan dari masyarakat bahkan dari pemilik tower seluler itu sendiri tentang penjelasan aturan pendirian tower hingga masalah izinnya, termasuk warga mengusulkan agar masyarakat tidak dirugikan atas adanya pendirian tower di lingkungan sehingga perlu adanya tanggapan sosial 

Atas masukan saran dan kritik dari masyarkat, Sisdiono menjelaskan ke depan penataan menara telekomunikasi di Kota Tegal akan mengarah pada penggunaan menara bersama di suatu kawasan yang ditentukan. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi terjadinya Kota Tegal menjadi hutan tower.dari pemerintah atau provider bilamana ada warga yang menjadi salah satu korban dampak adanya tower di lingkungan mereka.

"Raperda ini sebagai langkah Pemkot Tegal agar ke depan Kota Tegal tidak lantas menjadi hutan tower mengingat keberadaan menara tersebut saat ini relatif cepat pertumbuhannya,” imbuh Sisdiono(panji)