TEGAL – Dilatarbelakangi tidak adanya jaminan maupun santunan akibat kecelakaan yang dialami dua orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi di Jalan Pancasila dan depan Rita Supermall beberapa waktu lalu, Himpunan Pedagang Kaki Lima Indonesia (HPKLI) Kota Tegal mengajak anggotanya untuk ikut serta dalam perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Bahwa anggota kami mencari nafkah dijalan dipicu kejadian meninggal tabrak lari di Jalan Pancasila dan Rita Supermall. Mereka meninggalkan anak kecil dan keluarganya. Sehingga muncul ide agar PKL lebih aman dan nyaman terlindungi dengan ikut serta BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun demikian PKL perlu selalu waspada dan hati-hati saat mencari nafkah,” ungkap Ketua HPKLI Kota Tegal Anton Prabowo saat Acara Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Para Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam HPKLI Kota Tegal di Gedung Mulya Damai, Selasa (22/12/2015).

Hadir Plt. Sekda Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Plt. Asisten II yang juga Kepala Bappeda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Kepala BP2T Bajari, SE, dan Kepala Satpol PP Kota Tegal Hartoto, SIPem, MSi.

Menurut Anto, dengan bekerjasama Pemerintah Kota Tegal, di tahap pertama keikutsertaan PKL dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk non penerima upah, Pemkot Tegal memberikan subsidi berupa gratis iuran untuk satu bulan pertama bagi 200 PKL anggota HPKLI Kota Tegal.

“Ini bentuk kepedulian Walikota Tegal yang sangat luar biara khususnya kepada anggota PKL di tahap pertama untuk 200 PKL yang diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan, iuran pertamanya gratis di subsidi Pemkot Tegal, “ ungkap Anton. Sehingga dengan keikutsertaan di BPJS Ketenagakerjaan maka anggota PKL merasa nyaman dan aman. Selain itu, dalam kegiatan mencari nafkah sehari-hari PKL dapat menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan tempat berdagang.

Agar PKL tidak terbebani iuran setiap bulannya, Anton merencanakan tahun depan akan bekerja sama dengan perusahaan yang produknya dijual oleh PKL. Sehingga dari hasil berdagang dapat diperoleh iuran gratis selama PKL menjual produk yang diproduksi oleh perusahaan yang bekerja sama dengan HPKLI.

Disebutkan Anton, anggota HPKLI Kota Tegal yang telah menjadi anggota BPJS adalah PKL yang biasa mangkal di Alun-alun Kota Tegal, Jl, Pancasila sebelah Kantor BRI Cabang Tegal, sebelah timur Kantor DPRD Kota Tegal, Pasar Langon dan Kawasan Stadion Yos Sudarso.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tegal Teguh Wiyono menyebut sistem jaminan sosial memberi persepektif baru kepada peran pekerja sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial.

“Kami hadir memberi perlindungan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal. Sehingga kami bisa memberikan kesempatan kepada pedagang atau pelaku usaha yang tidak menerima upah,” ungkap Teguh Yuwono.

Untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, syarat yang wajib dipenuhi yakni dengan melampirkan fotocopy E-KTP dan maksimal usia 56 tahun.

Iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta non penerima upah sebesar Rp. 18.500 perbulan dan  untuk iuran perlindungan kecelakaan dan kematian. Sementara jika kedua perlindungan itu ditambah dengan jaminan hari tua, PKL iuran sebesar Rp. 42.800 perbulan.

“Untuk memudahkan bapak ibu dalam menyetorkan iuran, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan perbankan. Selain dengan mitra perbankan, ada agregator akses yang akan datangi bapak ibu di tempat bekerja untuk menarik iuran,” ungkap Teguh.

Dengan potensi pekerja yang besar di Kota Tegal, BPJS bekerja sama dengan SKPD di Lingkungan Pemkot Tegal antara lain BP2T agar dalam perusahaan mengajukan perijinan baik baru maupun perpanjangan, agar mensyaratkan bukti BPJS Ketenagakerjaan. “Sehingga dapat dipastikan pekerjanya dalam perlindungan BPJS,”  kata Teguh.

Selain PKL yang dapat ikutserta program BPJS Ketenagakerjaan, disebutkan Teguh, untuk tenaga honorer juga diperhatikan seperti tenaga kebersihan jalan. Pegawai non PNS tenaga pengajar di yayasan dan swasta juga dapat ikutserta dalam program BPJS. Bahkan menurut pasal 4 PP 70 untuk penyelenggara negara di luar PNS/POLRI/TNI seperti Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPRD bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi pesertanya dan memberikan rasa nyaman, seka-ligus perlindungan saat pkl bekerja, karena apa, lokasi usaha sebagian besar para pkl  di tempat – tempat sarana umum, pinggir jalan atau tempat-tempat publik lain, yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja.

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dalam kesempatan itu menyerahkan secara simbolis kepesertaan PKL anggota HPKLI Kota Tegal dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sambutannya Walikota menyebut sosialisasi program BPJS sangat penting untuk memberikan pengertian kepada PKL.  “Tentu kita semua tidak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi, namun urusan takdir tidak ada yang tahu. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan tersebut, dalam upaya menanggulangi risiko yang dimiliki setiap pekerja, termasuk PKL,” tutur Walikota.

Walikota pun sangat mendukung program PKL ber-BPJS. Tahap awal yang menjadi anggota BPJS PKL yang terhimpun dalam HPKLI. Kedepannya Walikota mengharapkan semua PKL di Kota Tegal memiliki kesadaran yang sama untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.