![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
Mengingat tingginya fungsi dan keberadaan masjid bagi masyarakat, maka pengelolaan masjid melalui manajemen yang baik menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar operasionalisasi masjid menjadi teratur dan kegiatan masjid berjalan dengan baik. Demikian sambutan Walikota Tegal yang dibacakan Kepala Bagian Sosial Setda Kota Tegal, Moh. Ali Rosyidi, Rabu (16/12) saat pembukaan Pelatihan Manajemen Masjid di Pendopo Kompleks Balaikota Tegal.
Disampaikan juga, setiap masjid memiliki kepengurusan atau organisasi yang mengurusnya, maka manajemen pun harus dilakukan. Dan manajemen dalam pengelolaan masjid-masjid menjadi penting karena masjid adalah milik umat, dimana pertanggungjawaban pengelolaannya bukan kepada pengelolaan, melainkan kepada publik.
Manajemen operasional masjid juga membutuhkan kecakapan yang memadai. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan syiar dan peribadatan, tetapi juga bertanggung jawab mengatur keuangan organisasi.
Diharapkan dari pelatihan manajemen masjid ini akan terbangun pemahaman yang lebih baik tentang manajemen pengelolaan masjid, yang meliputi pengelolaan aset, baik yang tetap maupun bergerak dan manajemen operasional masjid.
Sementara itu Kasubag Keagamaan Bagian Sosial Setda Kota Tegal, Miftach Rachmat mengatakan, kegiatan pelatihan manajemen masjid ini diikuti oleh 3 orang pengurus masjid dari 185 masjid di Kota Tegal. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 16-17 Desember 2015.
Ditambahkan, narasumber kegiatan ini berasal dari Kementrian Agama Kota Tegal yang menyampaikan materi tentang pengelolaan masjid dalam rangka kemaslahatan umat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal tentang pentingnya arsip bagi pengurus masjid, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal tentang kebijakan pensertifikatan tanah wakaf.