TEGAL – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyampaikan lima Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (25/11) di Gedung DPRD Kota Tegal.

Kelima Raperda itu antara lain tentang Raperda Kota Tegal tentang Perubahan atas Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.

Walikota menjelaskan mengenai masing-masing Raperda kepada anggota DPRD Kota Tegal dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal H. Edy Suripto, SH MH. Tentang Raperda Kota Tegal tentang Perubahan atas Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Walikota menyebut Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional seKretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk melaksanakan hak partai politik , Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. DALAM penyusunan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tersebut, secara substansi mendasarkan pada ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. “Maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang baru,” ungkap Walikota.

Untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi,  disebutkan Walikota Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi. Menara Telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan udara. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Regulasi yang mengatur tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Kota Tegal menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal. Pertama dalam pembangunan menara telekomunikasi perlu memperhatikan aspek keamanan lingkungan dan estetika lingkungan, serta tata ruang wilayah. “Sehingga kekhawatiran Kota Tegal kedepan menjadi “Hutam Menara” tidak akan terjadi.,” sebut Walikota.

Kedua, pertumbuhan industri telekomunikasi semakin pesat sehingga perlu adanya  usaha untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tanpa menghambat perkembangan investasi di sektor industri telekomunikasi di Kota Tegal melalui kebijakan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi yang baik.

Secara operasional Peraturan perundang-undangan yang mendasari regulasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009.

Sementara, Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana pengaturan tentang penyediaan lahan, prasana, lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang perumahan dan permukiman di Kota Tegal bertujuan memberikan kepastian hukum terutama terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman dan agar pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan pengaturan penyediaan dan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

“Aturan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah dilakukan  untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, meningkatkan efektifitas dan kemudahan dalam penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, terutama dalam proses administrasi,” ungkap Walikota.

Selain itu, menyelaraskan dengan aturan rencana tata ruang yang berlaku, tersedianya ketentuan yang lebih jelas dalam penyediaan ruang terbuka hijau oleh pengembang dan tersedianya aturan yang lebih lengkap mengenai penyediaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang pada kawasan perumahan.

Kemudian Walikota menjelaskan mengenai Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakanya, asalah satu Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Tegal yaitu penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup.

Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah   memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

Sedangkan Raperda tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Laboratorium Lingkungan dalam Operasional mendasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Untuk menjamin akuntabilitas pengujian parameter lingkungan yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan dan memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan di Kota, serta sebagai upaya guna mendukung terwujudnya laboratorium lingkungan yang bersertifikat akreditasi. “Maka pebentukan Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur tentang laboratorium lingkungan sangat diperlukan,” pungkas Walikota.