Program Kredit Tanpa Agunan

TEGAL – Pemerintah Kota Tegal menyambut baik kerjasama program Kredit Usaha Produktif (KUP) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah diluncurkan Kabupaten Kudus pada bulan Maret 2015 lalu oleh Bupati Kudus Musthofa.

Kabupaten Kudus menjadi Pilot Project program kredit tanpa agunan ini dengan menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sudah menerapkan program ini, sebelum merambah ke tingkat nasional.

Selain menggandeng Bank Jateng, pengucuran kredit dengan plafond Rp. 5 juta, Rp. 10 juta dan Rp. 20 juta dan termin maksimal 3 tahun tersebut juga bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk menyukseskan program ini. Antara lain lembaga penjamin kredit yang berasal dari Jamkrindo dan Askrindo.

“Program ini termasuk suatu terobosan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi di kalangan usaha skala kecil yang notabene punya usaha tetapi belum bankable dan jumlahnya mayoritas,” ungkap Walikota Tegal saat menerima Kepala BPD Jateng Koordinator Tegal M. Ilyas dan Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus Fiza Akbar, S.STp di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal, Selasa (17/11/2015) kemarin. Walikota didampingi Plt. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Drs. Soeripto.

Walikota mengharapkan program ini bisa diimplementasikan di Kota Tegal. Untuk itu, sosialisasi yang intensif perlu dilaksanakan sehingga tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan program. Walikota juga menghimbau seluruh komponen masyarakat di tingkat Kelurahan mulai RT, RW dan aparatur Kelurahan dan Kecamatan dapat dilibatkan dalam sosialisasi dan pelaksanaan program.

Soeripto menyebut pihaknya dalam program pembinaan selalu melakukan sosialisasi terhadap UMKM. Dengan adanya program ini, diharapkan pelaku UMKM mendapatkan fasilitas permodalan sesuai yang diharapkan. “Mudah-mudahan dengan program ini akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Tegal,” harap Soeripto.

Fiza kepada Walikota mengatakan KUP telah menjadi Pilot Project di Kabupaten Kudus sejak 5 bulan yang lalu. Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerapkan program ini sebelum launching di tingkat nasional.

“Peran serta Pemkab/Pemkot untuk libatkan Ketua RT, RW, Lurah dan Camat dan SKPD Teknis sesuai dengan binaan sangat diharapkan. Sehingga Pemkot tinggal melihat secara detil dari ajuan dan telah di verifikasi oleh BPD Jateng,” ungkap Fiza.

Selain tidak memerlukan jaminan atau agunan dalam bentuk apapun, bunga KUP lebih rendah yakni 0,9 persen dibandingkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 1,2 persen perbulan. “KUP menyasar UMKM yang visible tapi belum bankable. Mereka punya usaha nyata tetapi belum punya agunan,” ungkap Fiza.  

Disebutkan Fiza, saat ini Pemda yang telah menandatangani MoU program ini antara lain Kendal, Kota Magelang, Batang. Sementara yang masih rintisan menuju proses MoU antara lain Kebumen, Pemalang, Kota Tegal, Rembang, Pati dan Blora.  

Sebagai tahap pertama pelaksanaan Program ini, di tahun 2015 di seluruh Jawa Tengah disediakan dana Rp. 26 miliar dengan target nasabah sebanyak 1.000 nasabah. “Target wilayah Jawa Tengah yang belum melaksanakan selesai sosialisasi akhir tahun 2015 dan start bersama-sama di bulan Januari 2016. Untuk Kota Tegal sosialisasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” ungkap Fiza.

Sedangkan M. Ilyas mengatakan BPD Jateng Koordinator Tegal telah siap melaksanakan program KUP. Pihaknya sebagai kreditur meminta kerjasama Pemkot dalam memitigasi pelaksanaan program KUP. Selama ini pihaknya mengaku kesulitan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM karena terkendala agunan. Padahal banyak pelaku UMKM yang kesulitas permodalan. “Diharapkan Pemkot dan BPD Jateng dapat bersama-sama dan mitigasi pelaksanaan program KUP. Kami selalu lakukan visit dan survey dengan baik kepada calon nasabah,” tutur Ilyas.