TEGAL – Himpunan Pedagang Kaki Lima Indonesia (HPKLI) DPD Kota Tegal mendukung kebijakan Pemerintah Kota Tegal melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Kalau mendukung ya. Segala langkah kebijakan untuk memajukan Tegal kami mendukung. Tetapi tentu kami ada keinginan untuk sebuah kawasan PKL yang tidak membuat pendapatan para PKL malah menurun,” ungkap Ketua HPKLI DPD Kota Tegal Anton Prabowo usai Pembukaan Sosialisasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tahun Anggaran 2015 oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Tegal di Gedung Eks Samsat Kota Tegal Senin (16/11/2015) kemarin.

Disebutkan Anton. HPKLI merupakan organisasi yang memfasilitasi dan menjembatani PKL dan Pemerintah. Terpenting disini, katanya, selama belum ada lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan maka harus dilakukan penataan, pembinaan dan sosialisasi terus menerus. Karena kalau tidak, terkadang langkah penertiban yang dilakukan Pemkot tidak ada lokasi yang diperuntukkan untuk PKL. “Kami prinsipnya mendukung upaya pembangunan oleh Pemkot dalam rangka melakukan penataan yang bisa diterima oleh pedagang,” jelas Anton.

Dengan kondisi tersebut, Anton meminta untuk kedepannya Pemkot Tegal membuat Peraturan Walikota (Perwal) sebagai petunjuk teknis Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dibuat yakni Perda No. 3  tahun 2008. “Perda ini perlu ditindaklanjuti dengan Perwal sebagai petunjuk Teknis yang didalamnya Walikota menetapkan daerah-daerah mana yang boleh atau tidak boleh untuk PKL,” ungkap Anton yang menyebut anggota HPKLI saat ini sebanyak 380 orang.

Walikota Tegal saat membuka Sosialisasi Pembinaan PKL mentatakan Pemerintah Kota Tegal berupaya untuk tidak melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), tetapi Pemkot melakukan penataan terhadap PKL.

Sekarang ini, katanya, sebagian besar Pemda lebih kepada melakukan penertiban-penertiban yang tidak persuasif sehingga di lapangan terjadi benturan-benturan. “Kita tidak mau kok, Pemkot cinta damai, penuh dengan kasih sayang, kekeluargaan dan musyawarah. Saya berharap HPKLI mendukung program pemerintah untuk menciptakan Kota Tegal lebih baik lagi. Sehingga penataan PKL di Kota Tegal dapat menjadi percontohan di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Disebutkan Walikota, lahan di Kota Tegal bukan hanya milik Pemkot saja. Sebab ada lahan Pelindo, lahan milik PT KAI yang kedepannya Pemkot melakukan kerjasama dalam hal penataan kota. Sehingga PKL bisa berusaha, tingkat pengangguran berkurang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

“Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot justru untuk membuat lebih baik lagi dan mengurangi pegangguran. Seperti pembanguan pusat PKL dan Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada). Kita bangun bersama-sama dan para pedagang menjadi bagian yang mendukung program pemerintah ini,” jelas Walikota yang mengharapkan di Kota Tegal dapat menjadi destinasi Wisata Kuliner.

”Para pedagang adalah agen-agen pembangunan saya untuk menjadikan Kota Tegal menjadi daya tarik untuk wisata kuliner. Program kegiatan nasional bisa dilaksanakan di Kota Tegal, Kota Tegal bagi wisatawan pasti nyaman, mereka tidak kelaparan karena banyak kuliner dan tempatnya bersih,” ungkap Walikota yang selalu menekankan pentingnya kebersihan tempat dan makanan yang dijual oleh pedagang.

Selain itu, untuk ketertiban saat berjualan, Walikota meminta pedagang tergabung dalam HPKLI untuk selalu memakai kaos HPKLI saat berdagang.

Plt. Kepala Dinkop UMKM Perindag Kota Tegal Drs. Soeripto mengatakan peserta Sosialisasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima diikuti oleh sebanyak 200 orang. Mereka terdiri dari Paguyuban PKL Balwas Balaikota Lama, Paguyuban PKL Pandawa di Langon, Paguyuban PKL Alun-alun yang semuanya dibawah binaan HPKLI. Sementara narasumber yang memberikan materi pada kegiatan tersebut adalah Satpol PP, DPU Kota Tegal dan Diskimtaru Kota Tegal.

Dalam kesempatan itu, usai pembukaan acara sosialisasi, Anton Prabowo menyerahkan kaos HPKLI kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno untuk dikenakan.