JAKARTA – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno didaulat untuk membacakan rekomendasi Peserta Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (OKPPD) Bagi Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Ketua DPRD Angkatan 2 Tahun 2015 saat Penutupan OKPPD di Auditorium Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (06/11).

Rekomendasi Peserta OKPPD tersebut kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir langsung dan menutup kegiatan OKPPD Angkatan 2 Tahun 2015. Rekomendasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Berdasarkan masukan dan kesepakatan peserta orientasi, dengan ini disampaikan beberapa rekomendasi,” ungkap Walikota Tegal saat membacakan rekomendasi di hadapan Menteri Dalam  Negeri dan Sekretaris BPSDM selaku Pelaksana Tugas (PLt) Kepala BPSDM Kemendagri Laode M Salmar dan para peserta OKPPD.

Rekomendasi peserta OKPPD yang dibacakan oleh Walikota Tegal berisi 8 point rekomendasi untuk Presiden, 4 point untuk DPR RI, 2 point untuk DPD RI, 6 point untuk Mendagri, 3 point untuk MENPAN RB, 3 point  untuk Menteri Keuangan, 6 point untuk Menteri PU Pera, 3 point untuk Menteri Sosial, 2 point untuk Menteri Koperasi dan UKM, 5 point untuk Menteri Perhubungan, 3 point untuk Menteri Kesehatan, 3 point untuk Menteri Kesehatan, 3 point untuk Menteri Perdagangan, 3 point untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 5 point untuk Kepala Bappenas, 2 point untuk Kepala BKKBN dan 7 point untk BPN RI.

Rekomendasi yang dirumuskan oleh Tim Perumus yang diketuai oleh Drs. Andi Akbar Yahya, MM, Sekretaris H. Rudy Gunawan, SH, MH dengan 13 anggota salah satunya Walikota Tegal, memang menyebut salah satu point rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden yakni meminta Presiden dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur nasional untuk merealisasikan komitmennya yang disampaikan kepada Kepala Daerah diantaranya yang disampaikan di Istana Bogor akan memberikan dana untuk infrastruktur sebesar Rp. 100 miliar per daerah.

“Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya menyempurnakan hukum dan perundang-undangan, tata kelola pemerintahan, serta keuangan yang lebih baik dimasa yang akan datang,” ungkap Walikota Tegal.

Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo menyebut berkaitan dengan hasil rekomendasi para peserta OKPPD Angkatan Kedua tahun 2015, nantinya pada tahun 2016, setiap kabupaten/kota mendapat pegangan Rp. 100 miliar.

“Tinggal bagaimana pemda alokasikan untuk kepentingan apa, dan BPKP untuk pertanggungjawabannya. Yang penting gubernur dan bupati/walikota dan DPRD memetakan mana daerah yang menjadi potensi gempa, gunung berapi, tanah longsor, banjir yang harus dialokasikan dengan persiapkan dari APBD setidaknya disisihkan dari Rp. 100 miliar tadi untuk hal-hal yang terjadi karena bencana di daerah,” jelas Tjahjo Kumolo.

Sementara berdasar laporan Laode M Salmar, peserta orientasi sebanyak 42 orang yang terdiri dari 11 orang Bupati, 3 orang Walikota, 14 orang Wakil Bupati, 5 Wakil Walikota orang dan 9 orang Ketua DPRD.

Selain OKPPD juga dilaksanakan Orientasi pengembangan kepribadian 33 orang dengan waktu pelaksanaan OKPPD dari tanggal 18 Oktober hingga 7 November 2015 sedangkan orientasi bagi istri Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Ketua DPRD mulai 1 Oktober sampai 7 November 2015. Kegiatan pembelajaran meliputi pembukaan, Penyampaian materi, pelaksanaan Obeservasi Lapangan dan Olah Praja.

Disebutkan Laode, sebagai salah satu bentuk implementasi hasil pembelajaran OKPPD, telah disusun reomendasi peserta OKPPD Kedua Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri. “Dari hasil evaluasi pelaksanaan OKPPD secara keseluruhan menunjukkan semua peserta yang mengikuti OKPPD dengan sangat baik. Sangat kompak dan penuh dengan kekeluargaan,” ungkap Laode.