Jika sebelumnya hanya pejabat saja yang melaporkan harta kekayaannya yang masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kini seluruh Aparatur Sipil Negara dari Eselon III sampai dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus melaporkan harta kekayaannya, hal ini terungkap dalam Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kota Tegal, Rabu (28/10) di Gedung Adipura komplek balaikota Tegal.

Pembicara sekaligus Auditor Muda Inspektorat Pemkot Tegal, Mahendra dalam kesempatan tersebut menyampaikan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 1 tahun 2015, bahwa Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan harta kekayaannya.

Pengisian LHKASN dilaksanakan secara online, yang kemudian akan di verifikasi oleh Inspektorat. Menurut Mahendra, saat ini di Pemkot Tegal melaksanakan sosialisasi dengan menggundang koordinator masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nantinya akan mengelompokan data dari ASN dan mengirimkan ke Inspektorat sebagai verifikator.

Data-yang disampaikan adalah, data pribadi, harta kekayaan, penghasilan, data keluarga dan pengeluaran. Mahendra menyampaikan kejujuran merupakan rohnya dalam mengisi LHKASN, karena tidak di data yang dikirim ini tidak melampirkan data dukung dari data yang di kirim, meskipun demikian pihaknya akan memverifikasi data yang sudah dikirim dengan cermat.

Khusus untuk ASN yang mendapat promosi jabatan maka satu bulan setelahnya harus melaporkan harta kekayaannya, termasuk untuk pegawai yang mutasi dan pensiun. Laporan diberikan satu bulan setelah mutasi atau pensiun.

Mahendra menyebutkan jika dalam waktu yang telah ditetapkan masih terdapat pegawai yang membandel dan belum juga menyerahkan LHKASN, maka sesuai dengan SE MenPAN RB No. 1 tahun 2015, maka akan dilakukan peninjauan kembali berupa pembatalan atau penundaan pengangkatan ASN/PNS tersebut dalam jabatan stuktural atau fungsional dan pembnerian sanksi sesuai PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Laporan yang masuk akan diperiksa oleh inspektorat dan ditentukan apakah wajar atau tidak. Para pegawai tidak perlu takut untuk menyerahkan laporan harta kekayaan jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan.

Mahendra berharap pengisian LHKASN segera dilaksanakan dan dapat diserahkan ke Inspektorat paling lambat 20 November 2015, karena inspektorat tentunya membutuhkan waktu untuk memverifikasi jumlah yang tidak sedikit.