Nelayan sampai saat ini masih dipusingkan dengan banyaknya perijinan kapal sebelum melaut. Sedikitnya ada sekitar 18 sampai 26 surat perijinan yang harus diurus di sejumlah instansi terkait. Inilah yang kemudian memunculkan banyaknya surat ijin palsu atau fiktif lantaran susah dan rumitnya pengurusan surat-surat ijin melaut.

 

Untuk lebih memudahkan pemilik kapal maupun nelayan akan lebih baik jika ditangani satu pintu oleh satu instansi, baik ijin untuk kapal 30 GT ke atas maupun kapal 30 GT ke bawah. Tidak hanya itu, agar memudahkan nelayan maupun unsur terkait saat pemeriksaan kapal, digagas pemberian barcode dibagian kemudi kapal. Gagasan ini disampaikan AKBP. H. Sugeng Tiyarto, SH, MH. Kasubdit 2 Eksus Dit Krim Sus Polda Jateng, saat menyambangi Kota Tegal di RM Rakapok, Jumat (9/10) bersama rekan-rekan wartawan.

 

Sugeng saat ini tengah mengenyam Diklatpim dan diminta untuk membuat satu ide dan gagasan yang memudahkan masyarakat. Ide yang digagasnya dinilai mampu membantu dan memudahkan nelayan. Dengan pemasangan barcode di kapal, maka pemeriksaan kelengkapan dokumen tinggal melihat data-data kapal setelah barcode dideteksi dengan aplikasi barcode reader.

 

Dijelaskan Sugeng, barcode merupakan stiker untuk kapal-kapal dibawah 30 GT dari DKP Propinsi sebagai langkah awal gagasannya. Ini diberikan manakala perijinan kapal tersebut sudah lengkap. Jadi, disampaikan Sugeng, pemilik dan nelayan ketika melaut tidak perlu membawa berkas-berkas ijin kapal. Tetapi melalui barcode yang ditempelkan dibagian kemudi kapal ini akan muncul berbagai macam data surat-surat, termasuk kapan ijin dibuat, jenis alat tangkap, ukuran kapal hingga jumlah awak kapal dan masa habis ijin tersebut.

 

Sementara untuk membaca barcode tersebut, awalnya harus mendownload aplikasi Reader pada Smartphone Android, kemudian masuk aplikasi dan didalam aplikasi tersebut terdapat informasi kapal. Dengan adanya barcode yang terpasang, nelayan tak perlu repot membawa semua dokumen kapal yang ada. Jika dideteksi, barcode berisikan jenis kapal, surat-surat kapal, surat ijin kapal, jenis alat tangkap, ukuran kapal hingga jumlah awak kapal.

 

Ketua Paguyuban Nelayan Tegal (PNKT), H. Eko Susanto menuturkan, menyambut baik akan adanya gagasan tersebut. Dirinyapun menginginkan kegiatan rencana pembarkotan dapat tersosialisasi kepada seluruh stakeholder pemerintah baik eksekutif dan legislative. Namun, akan lebih memudahkan lagi manakala proses perijinan dilakukan satu pintu disatu instansi.

 

“ Ini yang harus dibenahi adalah pengurusan ijin kapal sebisa mungkin dilakukan satu pintu oleh satu instansi. Jadi nelayan ataupun pemilik kapal tidak perlu repot kesana kemari. Sudah habis waktu, juga banyak biaya yang dikeluarkan", tutur Eko.

 

Ditambahkan Eko, hingga kini ada sekitar 200 kapal yang menggunakan kapal jenis 30 GT kebawah. Jika memang gagasan ini memudahkan nelayan, maka permudahkanlah segala sesuatunya termasuk pengurusan surta-surat ijin melaut.