TEGAL – DPRD Kota Tegal menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (28/09). Dua Raperda yang tetapkan menjadi Perda Kota Tegal adalah Raperda tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Penanaman Modal.

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dalam sambutan usai Panitia Khusus II dan III DPRD Kota Tegal dan enam Fraksi di DPRD Kota Tegal sepakat menyetujui kedua Raperda menjadi Perda Kota Tegal mengatakan atas nama Pemkot Tegal menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada Pansus II dan Pansus III DPRD Kota Tegal yang telah berusaha keras dengan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam membahas Raperda Kota Tegal tentang Bangunan Gedung dan Raperda Kota Tegal tentang Penanaman Modal.

“Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat,” ungkap Walikota.

Disebutkannya, untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung.

Sementara permasalahan pokok dalam yang dihadapi Penanam modal dalam memulai usaha di daerah adalah perizinan sehingga dalam Raperda Kota Tegal tentang Penanaman Modal diatur mengenai pengesahan dan perizinan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu.

“Kesemua itu merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah untuk memberi kemudahan kepada penanam modal dalam setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal,” ungkap Walikota.

Berbagai kemudahan-kemudahan penanaman modal yang disediakan dalam peraturan daerah ini sebagaimana juga diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa : berbagai kemudahan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; Dukungan pemerintah kota tegal dalam bentuk insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak/retribusi daerah; pemberian dana stimulan dan/atau bantuan modal.

“Perda Kota Tegal tentang Penanaman Modal merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif. Keberadaan regulasi/peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal. Dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya,” sebut Walikota.

Dikatakan Walikota, dengan ditetapkannya Perda Kota Tegal tentang Penanaman Modal diharapkan akan semakin meningkatnya kegiatan investasi di Kota Tegal sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi menjadi semakin dinamis yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rekomendasinya Fraksi Pantura mengharapkan agar Pemkot Tegal  dalam menjalankan Perda tidak tembang pilih dan perlakuan yang sama diterapkan di tengah masyarakat dan InsyaAlloh   tentu masyarakat akan dapat menerimanya.

“Harapannya menjadi sebuah Perda yang mampu melindungi mapemerintah dan masyarakat dan menggairahkan iklim investasi di Kota Tegal  sehingga dapat menumbuh-kembangkan perekonomian agar lebih maju lagi dan dapat meningkatkan PAD yang signifikan,” kata Nur Fitriani, Sekretaris Fraksi.

Fraksi Demokrasi Bersatu dalam pandangan akhirnya mengingatkan kembali bahwa Perda hanya dapat dilaksanakan secara optimal apabila ada keterlibatan secara aktif dari semua lini, pengawasan efektid serta penegakan peraturan yang tidak diskriminatif, adil dan berkeadilan, untuk itu perli diciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pendapat akhir yang dibacakan oleh Rofi’i Ali  menyebut Perda ditetapkan dalam rangka memberikan perangkat regulasi untuk terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kota Tegal maka dalam pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan Visi dan Misi Pembangunan. Kemudian Peraturan Daerah Bangunan Gedung diharapkan dapat memberikan payung regulasi dalam tatakelola bangunan gedung di Kota Tegal sehingga terwujud tata kelola pembangunan fisik yang baik dan saling bersinergi mewujudkan infrastruktur yang baik untuk Kota Tegal. Sedangkan Peraturan Daerah Penanaman Modal hendaknya dalam pelaksanaanya harus senantiasa memperhatikan tumbuh kembang perekonomian masyarakat kecil dalam berusaha, bahkan sangat diharapkan akan terjadi sinergi antaran investasi dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan fraksinya mengingatkan agara perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebelum diundangkan. Khususnya dengan peraturan perundangan-undangan vertikal atau dengan Perda-Perda yang terkait langsung atau tidak langsung. Sehingga produk hukum (perda) ini akan saling menguatkan dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih produktif bagi kemajuan pembangunan Kota Tegal.

Perlu ada sosialisai yang masif kepada khalayak masyarakat dan pihak-pihak terkait. Sehingga stakeholder memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh/komprehensif terhadap dua Raperda ini. Pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif ini setidaknya akan menimilisir potensi persoalan yang muncul terkait dengan implementasi dua Raperda ini.

Agar berjalan efektif, efisiensi, implementatif, dan produktif, kebijakan pelaksanaan dua Raperda ini perlu disinergikan dengan kebijakan-kebijakan lain yang terkait. Karena itu, kerjasama, koordinasi dan sinergi menjadi aspek penting dalam implementasi perda ini.

Dengan adanya Perda Bangunan Gedung diharapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

Sedangkan Fraksi PDIP memberikan saran dan masukan antara lain Pemkot segera menyusun Peraturan walikota sebagai peraturan pelaksanaanya. Pemerintah segera mencari solusi lain bagi biaya pembongkaran yang sebabkan pelanggar pembangunan tidak mau membiayai biaya pembongkaran, menginventarisi jumlah bangunan di kota Tegal yang  melanggar azas dan rambu aturan pembangunan dan segera di lakukan upaya persuasive agar mereka bisa membongkar sendiri, memastikan dengan adanya perda bangunan ini  tingkat pelanggaran dari proses pembangunan bangunan gedung semakin berkurang, mendorong Pemkot Tegal di dalam membangun juga memperhatikan aspek lingkungan, keberlangsungan ekosistem, dan cagar budaya.

Dalam rangka melindungi pelaku usaha mikro pemerintah agar menyediakan anggaran yang memadai yang di peruntukan bagi pelatihan kepada pelaku usaha mikro dan mempermudah aspek pemasaran bagi pelaku usaha mikro di bidang produksi. Mudah dan cepatnya pelayanan investasi dan penanaman modal bukan hanya slogan atau lips service saja tapi harus di wujudkan dalam bentuk percepatan izin dengan mengurangi panjangnya birokrasi yang ada,komitmen dan konsistensi pemerintah kota untuk melaksanakan perjanjian atas adanya investasi atau penanaman modal yang bersifat kerjasama antara pihak pemerintah kota dengan pihak ketiga.