TEGAL – Resah dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Kota Tegal, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kalinyamat Kulon mengadu kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno.

Pasalnya pengurus LPMK Kalinyamat Kulon  merasa tidak tenang karena sering di panggil pihak Kejaksaan menyangkut uang hasil lelang yang digunakan LPMK untuk pembangunan Kelurahan, dipersoalkan Kejaksaan.

“Karena saya sudah pensiun, ingin menikmati pensiun dengan tenang. Bantu kami menyelesaikan masalah ini cepat selesai,” ungkap Darnawi, ketua LPMK Kalinyamat Kulon periode 2009-2011 kepada Walikota saat audiensi antara pengurus LPMK, Ketua RT/RW dan Ketua Gapoktan Akur Tani Jaya, Asmawi di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal, Kamis (3/9) sore.

Walikota didampingi Kepala Dislatan Kota Tegal Ir. Noor Fuady, Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Bajari, SE dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal Ir. Nunik Pratiwi. Hadir juga Lurah Kalinyamat Kulon Heru Sukoco.

Asmawi menyatakan Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan kepada pengurus LPMK terkait penggunaan dana lelang sewa lahan tanah eks bengkok Kelurahan Kalinyamat Kulon seluas 9 hektar. Terkait selisih antara target yang dibayarkan kepada Pemkot dan pembayaran sewa oleh 60 orang petani penggarap.

“Penggunaan anggaran sudah dirapatkan di kelurahan dengan melibatkan RT dan RW. Sehingga hasil sesuai musyawarah mufakat dana tersebut digunakan untuk apa saja. Apalagi dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum, seperti operasional RT/RW, pembangunan fisik dengan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menuju ke Kantor Kelurahan dan lainnya,” ungkap Asmawi.

Disebutkan Asmawi, untuk melebarkan akses jalan menuju Kantor Kelurahan Kalinyamat yang baru, dari lebar semula 2,30 meter menjadi 4 meter dibutuhkan dana sekitar Rp. 600 ribu permeter untuk ganti rugi bagi pemilik tanah. 
Lurah Kalinyamat Kulon mengataka jika kasus ini terus bergulir, petani penggarap mengancam tidak akan lagi menggarap lahan sawah. Padahal hasil sewa lahan tersebut digunakan juga untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kegiatan 17-an, pembangunan mushola, pembangunan masjid dan sedekah bumi.

Noor Fuady pemanfaatan lahan eks bengkok sesuai Perwal memang harus dilakukan dengan lelang. Dari Pemkot ada target yang harus dibayarkan dari hasil lelang tersebut. Pihak penyelenggara lelang sudah setor  sesuai target. “Namun perbedaan persepsi antara pihak penyelenggara lelang dengan pihak kejaksaan belum ada titik temu,” ungkap Noor.
Sementara Bajari menyebut kelebihan dari target menjadi hal yang dipersoalkan oleh kejaksaan. Padahal kewajiban LPMK sudah setor sesuai target kepada Pemkot. “Perlu ada komunikasi yang baik antara LPMK, Pemkot dan Kejaksaan sehingga untuk mencari jalan terbaik, sehingga kedepan tiak ada masalah lagi,” ungkap Bajari.

Sementara Nunik mengaku sudah pernah dipanggil pihak Kejaksaan, terkait persoalan tersebut. Menurutnya hanya menanyakan mengenai tugas pokok LPMK, sumber dana LPMK dimana LPMK dibawah binaan Bapermas Perempuan dan KB.

Walikota setelah mendengar pengaduan LPMK dan masukan dari berbagai pihak, mengatakan akan melakukan langkah-langkah. “Saya akan duduk dulu dengan pihak kejaksaan. Permasalahannya apa? Selama sedang proses ini berjalan, jalankan dengan sabar dan tetap tenang. Semua data pendukung sampaikan sebagai bukti,” ungkap Walikota menenangkan pengurus LPMK Kalnyamat Kulon.