Dalam rangka melaksanakan Pasal 69 UU no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Keputusan Walikota Tegal Nomor 472/118/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kota Tegal , Selasa (25/8) Kantor Imigrasi kelas II Pemalang menggelar Rapat Pengawasan orang asing di Hotel Plaza Kota Tegal.

Hadir dalam rapat tersebut dari Kantor Imigrasi pemalang, Dishubkominfo Kota Tegal  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesbangpolinmas, Dinas Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kejaksaan Negeri Kota Tegal, BIN, Kodim 07 Kota Tegal dan Anggota Tim PORA Kota Tegal dengan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Paparan materi tentang "Kewajiban Penjamin Bagi Orang Asing Di Wilayah Indonesia" disampaikan kepala Kantor Imigrasi Kelas II  Pemalang, Drs. Effendi Saragih, MM menyatakan pemantapan arah dan misi dalam mengamankan kebijakan selektif (selective policy) terhadap orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia merupakan koordinasi yang berkesinambungan dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing serta pembahasan mencari solusi bersama atas permasalahan dalam pengawasan orang asing.

Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam ayat (1) Pejabat yang mana Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan dan ayat (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Selain itu, di dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian Terhadap  Pemilik Atau Pengurus Tempat Penginapan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Diharapkan rapat PORA dapat meningkatkan kewaspadaan pada proses penerbitan paspor dan meningkatkan kerjasama antar instansi dalam pengawasan orang asing khususnya di Kota Tegal serta melaksanakan penegakan hukum (law enforcement ) dalam menjaga kedaulatan negara.(panji)