Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

KOTA TEGAL – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal menggelar Workshop Geoportal sebagai upaya meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan dan pemutakhiran data geospasial. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa–Rabu, 6–7 Oktober 2026, bertempat di Gedung Setda Kota Tegal Lantai 2.

Workshop menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), yakni Dhaniswara Wiradharma, Surveyor Pemetaan Muda, bersama narasumber lainnya, Amirul Hajri dan Ahmadr Rifa’i. Kegiatan diikuti oleh peserta dari perangkat daerah yang memiliki dan mengelola data geospasial.

Kepala Bidang Pengelolaan E-Government Diskominfo Kota Tegal, Adhi Kurniawan, S.T., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses yang telah diinisiasi Diskominfo sejak akhir 2023 dalam rangka meningkatkan pengelolaan data geospasial di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Menurut Adhi, pembahasan mengenai geospasial bersama BIG pertama kali dilakukan melalui Workshop Geospasial pada akhir 2023. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan perhatian perangkat daerah terhadap data geospasial yang dimiliki, termasuk bagaimana data tersebut dapat disimpan dan dikelola dengan baik.

Pada 2024, Diskominfo kemudian memperoleh aplikasi Geoportal Palapa V3 dari BIG. Pelatihan lanjutan dilaksanakan dengan fokus pada tata cara memasukkan data geospasial milik perangkat daerah ke dalam aplikasi tersebut sehingga data dapat tersimpan secara terpusat.

Memasuki 2025, Diskominfo memperoleh informasi bahwa Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menjadi salah satu indikator dalam Pemerintahan Digital yang akan dinilai pada 2026. Hal tersebut kemudian mendorong Diskominfo untuk terus berkomunikasi dengan BIG mengenai JIGN serta mekanisme pemutakhiran data geospasial melalui geoportal. “Pada tahun 2026 ini Diskominfo terus berkomunikasi dengan BIG terkait JIGN dan mekanisme update data geospasial melalui aplikasi geoportal,” ujar Adhi.

Komunikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan BIG hingga dilakukan pembaruan aplikasi geoportal ke versi terbaru, yakni Geoportal Palapa V5.

Adhi menjelaskan, workshop selama dua hari tersebut memiliki target agar para pemilik data geospasial di perangkat daerah mampu melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui Geoportal Palapa V5.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai pembuatan dan pengolahan data geospasial menggunakan aplikasi QGIS. Sementara pada hari kedua, materi diarahkan pada mekanisme pembaruan data melalui aplikasi Geoportal Palapa V5. “Targetnya selesai melakukan pelatihan ini, pemilik data geospasial dapat melakukan pembaruan data di aplikasi Geoportal Palapa V5,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber dari BIG, Dhaniswara Wiradharma, dalam pemaparannya menekankan pentingnya ketersediaan data geospasial sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, data geospasial tidak hanya berfungsi sebagai informasi pendukung, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghasilkan indikator pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap angka atau indikator pembangunan harus memiliki dasar data yang jelas, termasuk data spasial yang menggambarkan kondisi di lapangan.

Dhaniswara memberikan contoh pemanfaatan informasi geospasial dalam pengukuran indikator transportasi, seperti panjang trayek angkutan umum, panjang jalan, jaringan rel, lokasi halte, terminal, stasiun, serta batas administrasi wilayah.

Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan data harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh, data jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. “Angka-angka itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Harus ada petanya dulu,” tegas Dhaniswara dalam pemaparannya.

Lebih lanjut, informasi geospasial juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan daerah, antara lain data batas wilayah, lokasi TPS/TPA, ruang terbuka hijau, ruas jalan, sungai, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga permukiman.

Melalui workshop tersebut, Diskominfo Kota Tegal berharap perangkat daerah semakin memahami pentingnya pengelolaan data geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan Geoportal Palapa V5, data geospasial di lingkungan Pemerintah Kota Tegal diharapkan dapat terus diperbarui dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.(*)

Top