![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL- Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyampaikan Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.
Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal di Ruang Rapar Paripurna Kota Tegal pada Senin (22/6). Hal tersebut melaksanakan AMANAT Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Walikota menyebut berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014 , BPK telah memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian” atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal. Menurut pendapat BPK pemerintah Kota Tegal telah menyajikan seluruh laporan keuangan tahun anggaran 2014 secara wajar, dalam semua hal yang material, kecuali untuk penyajian aset tetap peralatan dan mesin. adapun Neraca Pemerintah Kota Tegal tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Hal-hal yang dikecualikan dari opini BPK-RI, adalah berkaitan dengan pengadministrasian dan penatausahaan aset tetap , yaitu peralatan dan mesin. “Pemerintah Kota Tegal menyajikan saldo peralatan dan mesin di neraca per 31 desember 2014 sebesar rp 298,12 miliar , dan menurut pendapat BPK aset tetap peralatan dan mesin sebesar rp 22,14 miliar, belum dapat diyakini kebenarannya dan belum diterapkan pengendalian yang memadai,” ungkap Walikota.
Guna peningkatan opini dalam pemeriksaan BPK tahun mendatang , Walikota mengatakan akan memfokuskan hal-hal yang dikecualikan BPK tersebut dengan memperhatikan pengadministrasian dan penatausahaan seluruh aset tetap dan khususnya untuk peralatan dan mesin. Adapun hasil pemeriksaan (LHP) disertai dengan opini telah diserahkan oleh BPK kepada Pemerintah Kota Tegal dan Ketua DPRD Kota Tegal pada hari Jumat (29/5) lalu.
Disebutkan Walikota, sesuai peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah, laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal telah melalui proses review oleh Inspektorat Kota Tegal untuk dikaji dan ditelaah mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kerangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan serta untuk meningkatkan kwalitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya Laporan Keuangan yang tekag direview Inspektorat disampaikan ke BPK RIPperwakilanPprovinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan/audit.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Walikota pada hari ini merupakan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 24 PEBRUARI 2015 sampai dengan 20 MARET 2015 , dan tahap pemeriksaan terinci dilaksanakan pada tanggal 06 April 2015 sampai dengan 05 mei 2015. (*)