Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno berfoto bersama Pengurus KUD Karya Mina Tegal usai beraudiensi, Selasa (26/5) di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal.Koperasi Usaha Desa (KUD) Karya Mina mengadu kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno. Sebab lahan yang akan disewa untuk pendirian SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) di utara AKR diperuntukkan untuk PT. Layantara. Padahal KUD Karya Mina telah mengajukan sewa lahan sesuai prosedur dan tanggal pengajuannya lebih awal dibandingkan pengajuan PT. Layantara.

“Kami nelayan dan KUD terdzholimi, kami ajukan sewa lahan di utara AKR Kompleks PPP Jongor pada tanggal 8 Mei 2014, belakangan ada orang yang mengajukan pada 13 Juni 2014, tahu-tahu DKP Provinsi mengijinkan PT. Layantara dan tanpa pemberitahuan kepada kami maupun Dislatan Kota Tegal,” ungkap Ketua KUD Karya Mina Hadi Santoso saat beraudiensi dengan Walikota Tegal, Selasa (26/5) di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal. Bahkan Hadi menyebut ijin dari Pertamina untuk SPDN sudah keluar.

Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, Kepala BP2T Bajari, SE, Kepala Dislatan Kota Tegal Ir. Noor Fuady, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini. Sementara dari KUD Karya Mina hadir juga Sekretaris Hadi Trisantoro, Sekretaris II Sunaryo, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Mahmud Efendi dan unsur HNSI H. Tasima serta Ketua PNKT dan Anggota Pengawas KUD Karya Mina Eko Susanto.

“PT. Layantara sudah mengajukan ijin prinsip, kami minta blokir dulu ijin dari PT. Layantara. Kecuali kami tidak mengajukan lebih dulu, kami tidak protes, tapi kami mengajukan dulu,” pinta Hadi.

Kepala BP2T Bajari, SE mengatakan pihaknya tidak akan menindaklanjuti ijin sebelum lingkungan kondusif. Sementara Noor Fuady mengakui PT. Layantara sudah mengajukan ijin. “Namun karena keadaannya seperti ini, sehingga belum diproses,” ungkap Noor.

Menyikapi hal tersebut Walikota Tegal mengatakan agar KUD Karya Mina untuk menelusuri dahulu apa yang terjadi. Kepada BP2T dan Dislatan, Walikota meminta untuk tidak mengeluarkan ijin terlebih dahulu sampai permasalahnnya benar-benar jelas.

Seperti diketahui, protes KUD Karya Mina berawal dari telah diterimanya Surat Keterangan dari PPP Tegalsari yang ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Agus Budiono, A.Pi. Dalam surat keterangan itu disebutkan bahwa KUD Karya Mina telah mengajukan permohonan sewa lahan di Kawasan PPP Tegalsari, Tegal dengan surat Nomor : 02/4-KUD/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dengan maksud akan membangun SPDN Baru.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2014, PPP telah menindaklanjuti kajian dan survey kepada pemohon guna mendapatkan data dan informasi terkait investasi pengadaan SPBN baru di PPP Tegalsari. Dalam surat keterangan itu PPP menyediakan lahan seluas 200 meter persegi untuk pembangunan SPBN baru yang akan dikelola KUD Karya Mina Kota Tegal dengan pertimbangan ketersediaan lahan yang makin terbatas dan atas pertimbangan kebutuhan nelayan untuk memperoleh konsumsi BBM subsidi.

Selain dari PPP Tegalsari, Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal telah mengeluarkan surat Rekomendasi pendirian SPDN di Komplek PPP Tegalsari Tegal melalui surat Nomor 540/04/2014 tentang Pendirian SPDN di Komplek PPP Tegalsari Tegal yang ditandatangani Kepala Dislatan Ir. Noor Fuady. Dislatan mengeluarkan rekomendasi berdasar surat keterangan dari Kepala PPP Tegalsari Tegal, NO. 593.11/56.2 tanggal 22 Mei 2014 tentang penggunaan lahan di PPP Tegalsari Tegal untuk Pendirian SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) dan Surat Permohonan KUD Karya Mina Kota Tegal No. 03/4-KUD/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang permohonan Rekomendasi Pendirian SPDN di PPP Tegalsari.

Top