PGRI Dambakan MIliki Gedung Pertemuan

Bimbingan Teknis Implementasi Permenpandan RB Nomor 16 Tahun 2009 Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya yang diselenggarakan oleh PGRI Kota Tegal pada hari Sabtu (9/5) dibanjiri peminat. Peminat yang mendaftarkan diri menjadi peserta lebih dari 600 orang. Tetapi oleh penyelenggara hanya dibatasi sampai 467 orang, karena keterbatasan tempat penyelenggaraan. Demikian disampaikan Ketua Penyelenggara, Sarbini, S.Pd.

“Kami selaku panitia terpaksa membatasi jumlah peserta bimtek karena keterbatasan tempat penyelenggaraan. Peserta yang bisa kami akomodasi hanya 467 orang, padahal jumlah peminat yang mendaftar jauh lebih banyak dari itu” ungkap Sarbini dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimtek.

Selain dihadiri Walikota Tegal, Hj. Siti Masitha Soeparno, hadir pula Ketua PGRI Pusat, DR. H. Sulistyo, M.Pd, Plt. Sekretaris Daerah Dyah Kemala Sintha dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Herlien Tedjo Oetami, SH.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan 3 orang pemakalah, yakni DR. H. Sulistyo, M.Pd (Ketua Umum PGRI), Prof. DR. H. Tri Jaka Kartana (Dosen Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal), dan Sri Hartati, M.Pd, Widya Iswara LPMP Jawa Tengah). Setelah penerimaan materi, peserta diwajibkan membuat tugas pribadi dalam jangka waktu dua hari.

Lebih jauh Sarbini menyampaikan bahwa sebagai tenaga professional, Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam UU No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sementara dalam sambutanya, Ketua PGRI Kota Tegal, Drs. Rismono, M.Pd menyinggung tentang kebutuhan akan gedung pertemuan, atau sering disebut Gedung PGRI. Dia menyebutkan bahwa di Jawa Tengah hanya Kota Tegal yang belum memiliki Gedung PGRI.

“Kami berharap Pemerintah Kota Tegal dapat membantu mewujudkan keinginan kami, agar bisa memiliki Gedung PGRI” ujar Rismono.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Tegal, Hj. Siti Masitha Soeparno manyatakanakan berusaha untuk membantu. Tetapi bantuan tersebut berupa pemberian hak menempati asset milik Pemerintah Kota, dengan status perjanjian pemanfaatan asset.

“Sesuai ketentuan bantuan kepada organisasi non profitter masuk PGRI hanya untuk menempati, dengan status perjanjian pemanfaatan asset antara Sekretaris Daerah dengan Penerima bantuan. Hal tersebut menurut BPK bisa dilakukan” demikian ujar Siti Masitha.

Selanjutnya Walikota berharap setelah terealisasi Gedung PGRI, agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan dirawat dengan sebaik-baiknya.