![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Pemerintah Kota Tegal mencari formula yang tepat untuk mensejahterakan tenaga honorer, guru swasta dan tenaga administrasi sekolah swasta, tanpa berbenturan dengan hukum yang berlaku. Formula tersebut bukan dalam bentuk bantuan sosial tetapi dalam bentuk kegiatan di masing-masing sekolah dimana tenaga honorer bekerja.
Bentuk kegiatan tersebut disusun dalam dua buah proposal yang diajukan kepada Walikota Tegal dan akan dikumpulkan dan diproses satu pintu oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Tegal. Secara teknis, kedua proposal dibuat rangkap empat untuk diajukan dalam perubahan APBD tahun 2015 dan APBD murni tahun 2016.
Hal tersebut merupakan hasil audiensi antara perwakilan Aliansi Guru Swasta Untuk Perubahan (Arusbah), Ikatan Tenaga Administrasi Sekolah Swasta (ITASS) dan Forum Silaturahmi Tenaga Honorer (Fostah) dengan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno di Rumah Dinas Walikota Tegal (Pringgitan), Rabu (6/5) siang. Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, Kepala Bappeda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Herlien Tedjo Oetami, SH, Kepala Bagian Kesejahteran Sosial Setda Kota Tegal Drs. Moh. Ali Rosyidi, M.Pd.
Hadir juga Tokoh Masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Kota Tegal KH. Harun Abdi Manaf. Sementara hadir Ketua Arusbah Hermanto, ST beserta pengurus, Ketua ITASS Agus Priatin beserta pengurus dan Ketua Fostah Husein beserta pengurus yang mewakili sekitar 2.000 anggota se-Kota Tegal.
“Bansos sesuai aturan Permendagri tidak bisa diberikan terus menerus kepada orang yang sama. Hal ini supaya dipahami bersama sehingga dapat pencerahan dan tidak salah aturan,” ungkap Walikota yang juga memberi apresiasi kepada Arusbah, ITASS dan Fostah yang dapat menyampaikan aspirasi melalui komunikasi yang benar, bertemu, dengan perhatikan norma etika dalam dialog yang nyaman. Sehingga hal tersebut menghilangkan pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa Walikota tidak bisa membuka komunikasi. “Ini ajang yang selalu saya suka dalam menampung aspirasi dari masyarakat,” ujar Walikota.
Plt. Sekda Kota Tegal mengatakan mekanisme pengajuan bansos dan hibah sesuai perkembangan waktu berubah sehingga Pemkot harus menaati aturan yang berlaku. Sebelumnya aturan bansos dan hibah tertuang dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang kemudian diganti PP No. 39 Tahun 2012.
Sementara Ketua Arusbah Hermanto, ST mengakui bahwa Bansos selama ini memang tidak bisa diberikan karena ada aturannya. Namun karena tahun-tahun sebelumnya mereka menerima bantuan, sehingga mempertanyakan bantuan tersebut. “Sekarang kami tercerahkan. Pemkot untuk tetap memikirkan kami namun tetapi tidak menyalahi aturan. Sehingga sama-sama enjoy, baik yang menerima maupun yang memberi,” ungkap Hermanto.
Hermanto juga menampik organisasinya selalu berdemo dalam menuntut kesejahteraan. Meski banyak ajakan turun ke jalan, namun pihaknya tak menanggapi bahkan menghentikan aksi-aksi turun ke jalan. “Kami pendidik, kalau salah kami bawa moral sehingga aksi seperti itu kami stop,” kata Hermanto yang menyebut memiliki anggota Arusbah sebanyak 1120 orang.