![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Pemerintah Kota Tegal segera mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan didalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga dengan Undang-Undang ini Pemkot Tegal mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.
"Bagian Hukum dan Organisasi akan dalami materi UU No. 30 Tahun 2014 dan disosialisasikan untuk segera diterapkan di Kota Tegal. Terpenting adalah aturan, mekanisme dan Undang-undangnya jelas," ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno, usai menghadiri Sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah untuk Wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Emerald Grand Ballroom Solo Paragon Hotel & Residences Surakarta, Selasa (5/5).
Hadir juga sebagai undangan resmi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal I. Sutjipto, SH. Peserta Sosialisasi ini meliputi perwakilan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-wilayah Jawa sejumlah 300 orang.
Plt. Sekda Kota Tegal mengatakan meskipun UU No. 30 Tahun 2014 ini telah berlaku sejak diundangkan tetapi masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksananya yang sampai sekarang belum ada. Untuk itu, aplikasinya menunggu turunnya peraturan-peraturan pelaksananya.
Disebutkannya, UU ini tidak hanya berlaku untuk pejabat pemerintah saja, tapi juga berlaku untuk semua penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta badan dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
Sosialisasi ini dibuka oleh Drs. Dwi Atmaji, MPA Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mewakili Menteri PAN dan RB Prof. DR. H. Yuddy Chrisnandi, SE., ME. Pembukaan dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong. Dwi mengatakan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, telah disusun beberapa Undang-Undang sebagai pilar dan pengungkit (leverage) sehingga kerangka reformasi birokrasi memiliki landasan hukum yang kuat dapat berjalan dengan efektif. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Disebutkannya, pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Urgensi pembentukan Undang-Undang ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik bagi pemerintah maupun warga masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan," kata Dwi.
Ditambahkannya, pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Ia mengatakan penyelenggaraan sosialisasi di Surakarta ini merupakan bagian rangkaian kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan di beberapa tempat secara regional.
Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang ini diharapkannya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak maupun stakeholders dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik.
Dalam sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 tersebut dihadirkan narasumber yang memaparkan materi, yaitu: Keynote Speech: disampaikan oleh Drs. Dwi Atmaji, MPA, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kedudukan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Rini Widyantini, S.H., MPM, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disampaikan oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.H. dan Dr. Tri Hayati SH., MH.