Didasari keprihatinan meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Tegal, Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno meminta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa Kota Tegal untuk mengoptimalkan perannya.

“Saya minta perluas ruang gerak Puspa, utamanya fokus pada tindakan preventif. Mengobati itu mahal, jangan sampai setelah terjadi dan korban babak belur Puspa baru bergerak,” kata Walikota saat berudiensi dengan Pengurus PPT Puspa, Selasa (17/03) sore di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal. Turut mendampingi Walikota Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH. Hadir Penasihat PPT Puspa Hamidah Abdurrachman, Ketua Dra. Titik Andarwati, Wakil Ketua Ratna Edy Suripno dan anggota PPT Puspa lainnya.

Dengan optimalnya peran Puspa, Walikota mengharapkan masyarakat merasa aman terlindungi dan terayomi dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun lingkungan sekitar, dimana pelaku notabene berkewajiban melindungi korban. Apalagi kasus-kasus tersebut masuk ranah gunung es, yang mencuat keatas hanya sebagian kecil. Sementara kenyataannya banyak sekali kasus yang tak terungkap karena dianggap aib dalam adat ketimuran.

Selain itu, akibat KDRT secara psikologis ada multiplier effect terhadap prilaku anak-anak yang meniru tindakan orang tua mereka dan terbawa dalam keseharian di lingkungan pergaulan. “Ini perlu penanganan serius sekali, seperti konsultasi hukum, pendampingan dan pengacara. Secara kemanusiaan mereka perlu sentuhan dan perhatian dari kita,” ungkap Walikota.

Untuk itu Walikota meminta masukan dan dukungan dari Pengurus agar Puspa dapat dioptimalkan perannya. Sehingga kedepan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dengan Puspa bisa sejalan dalam menangani KDRT.

Penasihat PPT Puspa Hamidah Aburrachman menanggapi keinginan Walikota mengatakan bahwa Pengurus PPT Puspa siap bekerja. Namun Hamidah menyebut beberapa kendala yang dihadapi Puspa ketika bergerak karena memerlukan anggaran yang cukup. “Salah satu kesulitan adalah perhatian pemerintah, kalau ada perhatian pemerintah, Puspa bisa berjalan apalagi jika ada anggaran. Saat ini anggaran untuk Puspa hanya Rp. 68 juta,” ungkap anggota Kompolnas RI itu.

Sementara menjawab pertanyaan Walikota mengenai peran Puspa, Hamidah bersama tim akan menyusun program kerja sebagai acuan dalam bekerja. Sehingga Puspa dapat meningkatkan perannya secara optimal.

Ketua PPT Puspa Dra. Titik Andarwati mengatakan kegiatan Puspa belum optimal karena belum adanya standar kegiatan. “Di perubahan anggaran akan diajukan dan disesuaikan dengan standarisasi,” tutur Titik.

Sementara angka KDRT di Kota Tegal yang terungkap terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2013, Puspa melayani 30 korban, namun yang dilayani hanya 10 kasus yang dilaporkan. Dengan korban 6 orang kasus kenalakan remaja dan 4 dewasa kasus KDRT.

Tahun 2014 ada 51 laporan namun hanya 12 kasus yang ditangani dengan rincian 5 anak-anak, terdiri dari 1 laki-laki dan 4 wanita serta 7 dewasa terdiri dari 1 laki-laki dan 6 wanita. Sedangkan tahun 2015 ini telah terjadi 6 korban yakni dianiaya ibu tiri, dua anak ditusuk ayahnya yang berprofesi sebagai tukang becak dan penganiayaan seorang ibu ke anaknya akibat pelampiasan karena dipukuli suaminya.

Ratna Edy Suripno mengatakan Puspa telah melaksanakan berbagai kegiatan preventif. Di tahun 2013 sudah dilaksanakan sosialisasi di 4 kecamatan. Hal yang sama juga telah dilaksanakan pada tahun 2014.

Untuk tahun 2015, kata Ratna, akan dilaksanakan sosialisasi bagi SMA/SMK/MA di Kota Tegal yang rawan terjadi tawauran. Sementara bagi korban yang membutuhkan psikolog dan perawatan bahkan visum gratis, Puspa telah bekerja sama dengan RSUD Kardinah.

Mengenai Rumah Puspa, sebagai tempat pemulihan psikologi dengan suasana yang nyaman dan bersahabat, Hamidah mengatakan Puspa akan berupaya memiliki rumah Puspa di Kota Tegal.