![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL - Oleh karena belum terselesaikannya proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tegal yang berada Komplek PPIB di jalan Kol Sugiono, maka pihak rekanan akan mendapatkan sanksi denda. Dari kunjungan yang dilakukan Plt Kepala DPUPR Kota Tegal Heru Prasetya ke lokasi proyek, Sabtu (30/12/2023) menyebutkan, keterlambatan lebih dikarenalan permasalahan internal rekanan. Namun masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan bangunan dengan tetap dikenai denda, dihitung per 30 Desember 2023.
Penyempurnaan bangunan MPP sesuai dengan koordinasi bersama konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan Tim Teknis, termasuk rekomendasi dari BPK menyangkut asas kemanfaatan. Sehingga gedung MPP harus benar-benar sempurna atau selesai 100% dan diberikan kesempatan tambahan waktu yang sedang dihitung antara permohonan dari kontraktor dengan konsultan MK.
Menurut Heru, untuk penambahan waktu yang diberikan kurang lebih selama 2 minggu atau 10 hari, dan denda tetap mengikuti dengan besaran perharinya sekitar Rp17 juta.
Sementara terkait progres pembangunan setelah dihitung konsultan MK dan Tim Teknis baru mencapai 80%. Seharusnya sudah bisa mencapai 90-95%. Namun dijelaskan Heru, untuk 15% nya Pemerintah Kota Tegal belum bisa menerima dan menilainya. Yakni seperti pemasangan lift, mesin pompa, Aluminium Composite Panel (ACP), mekanikal dan elektrikal.
Diungkapkan Heru, bahwa untuk pemasangan lift maupun mesin pompa sudah seharusnya melalui tahapan uji coba. Oleh karenanya proyek tersebut dinyatakan tidak sesuai waktu kontrak, sebab masih memerlukan waktu untuk melakukan uji coba.
Tambahan waktu yang saat ini diberikan agar semua yang ada di MPP bisa dioperasikan dengan maksimal dan memberikan manfaat untuk masyarakat yang datang.
Heru juga tidak ingin menanggung resiko manakala pemasangan lift maupun mesin pompa dipaksakan tanpa adanya uji coba. "Yang terpenting sebagaimana arahan dari BPK maka pembangunan harus 100% atau benar-benar sempurna sehingga MPP memberikan manfaat yang optimal," ujarnya.
Terkait dengan launching MPP yang tertunda, Heru menyebutkan bahwa semua sudah dilaporkan kepada pimpinan terkait penyempurnaan proyek MPP, sehingga launching bisa dilaksanakan di waktu mendatang.