Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Tegal Hj.Siti Masitha Soeparno menandatangani surat yang akan dilayangkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan (KP) Susi Pudjiastuti pada Rabu (28/01).Layangkan Surat ke Kementerian KP

Tanpa menunda-nunda lagi dan dalam hitungan menit, Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menandatangani surat yang akan dilayangkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan (KP) Susi Pudjiastuti pada Rabu (28/01).

Surat tersebut berisi dukungan Walikota kepada nelayan Kota Tegal yang memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.2/Permen-KP/2015 yang melarang nelayan untuk menggunakan alat penangkap ikat pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI. Dalam surat bernomor 188.3/004 tertanggal 28 Januari 2015 tersebut Walikota meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI agar mempertimbangkan dampak Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tersebut terhadap kesejahteraan nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan di kota Tegal.

Penandatanganan surat tersebut dilaksanakan usai Walikota menemui sekitar 3.000 nelayan Kota Tegal yang berdemo dan mendatangi Balaikota. Penandatanganan surat Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, Staf Ahli, Asisten, seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan dihadiri oleh Kapolresta Tegal AKBP Bharata Indrayana SIK. Penandatanganan juga disaksikan oleh Ketua HNSI Mahmud Effendi, Ketua PNKT H. Eko Susanto, Sekretaris KUD Karya Mina Hadi Santoso dan tokoh nelayan Kota Tegal H. Tambari Gustam dan jajaran Pemkot dihadapan ribuan nelayan.

Sebelumnya Walikota menemui para nelayan dan naik mobil yang digunakan para nelayan untuk berorasi dan berdialog dengan para nelayan. Bahkan sebelum Walikota hadir, nelayan hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan anarki dengan mendorong pagar yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Nelayan menuntut Walikota untuk menemui mereka. Mensikapi kondisi tersebut Kapolresta turun tangan berorasi menenangkan para pendemo yang datang ke Balaikota pukul 10.00 WIB setelah melakukan longmarch dari PPP Tegalsari. Saat Walikota berorasi dihadapan ribuan nelayan, para nelayan memberikan apresiasinya kepada Walikota dengan meneriakan yel-yel Hidup Bu Wali dan Hidup Bunda Sitha.

“Surat sudah ditandatangani dan dilampirkan dengan surat para nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal dan dalam waktu hitungan menit saja, surat langsung dikirim dan sampaikan kepada kementerian,” ungkap Walikota Tegal usai menandatangani surat dukungan terhadap nelayan Kota Tegal yang memprotes mengenai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Walikota menegaskan bahwa surat yang telah ditandatanganinya tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi dikawal dan dipastikan akan sampai ke Kementerian terkait dan dibaca. “Dan kami akan menunggu tindak lanjutnya sampai dapat kepastian bagaimana menyangkut nasib para nelayan akibat peraturan yang diberlakukan,” tegas Walikota.

Usai menyampaikan tuntutannya dan mendapat dukungan Walikota Tegal, para nelayan tidak dibiarkan pulang berjalan kaki dalam cuaca panas. Pemkot Tegal menyiapkan beberapa truck ilik Pemkot untuk membawa para nelayan pulang. Walikota menyampaikan rasa bangganya, karena aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan berjalan dengan tertib, kondusif dan santun. Demo para nelayan dilatarbelakangi keresahan nelayan Kota Tegal terkait ditertibkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2/PERMEN-KP/2015, tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, bahwa subsidi BBM kapal ikan dengan ukuran maksimal 30 GT.

Masih dalam surat tersebut, Walikota menjelaskan beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya banyaknya jumlah kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan peraturan tersebut, sebanyak 955 unit (79,58% dari jumlah kapal perikanan di kota Tegal), dengan produksi tangkapan tercatat sebanyak 25.123.723 kilogram dari produksi perikanan tangkap tahun 2014 dan jumlah Anak buah Kapal 11.400 orang nelayan (90%).

Selain itu, Pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terkait dengan produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan peraturan tersebut, meliputi 109 unit Pengolah Ikan (UPI) skala UMKM dengan jumlah tenaga kerja 3.560 orang, jika ditotal jumlah tenaga kerja yang terdampak sebanyak 14.460 orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Walikota meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI agar meninjau kembali peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 agar tidak mengurangi kesejahteraan nelayan di Kota Tegal.

Apabila peraturan tersebut dilaksanakan kami mohon Pemerintah Pusat untuk menganggarkan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang dan pelatihan penggunaan alat penangkapan pengganti, Memberikan bantuan modal melalui fasilitas kredit perbankan bagi penggantian desain kapal perikanan yang sesuai, Alat penangkapan sebagaimana Peraturan tersebut tetap masih berlaku diperairan wilayah sampai dengan 12 mil dari garis pantai.

Dalam surat tersebut Walikota juga meminta Pemerintah Pusat meninjau Kebijakan pemberlakuan solar industri bagi kapal 30 GT sampai dengan 100 GT.

Top