![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menargetkan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK tahun 2015 sudah tidak pengecualian lagi. Dengan demikian opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Tegal diharapkan meningkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk mewujudkan menjadi WTP, Pemkot Tegal menerapkan laporan keuangan akrual sekaligus melakukan penatausahaan aset. Karena akuntansi berbasis akrual sangat membutuhkan keakuratan data aset tetap yang ada di masing-masing SKPD. Hal tersebut untuk menghitung nilai penyusutan dari aset tetap tersebut.
“Opini BPK pada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkot Tegal Tahun anggaran 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang dikecualikan pada pemeriksaan BPK tersebut adalah mengenai aset yang belum diyakini kebenaran penyajiannya karena sebagian belum disertai data dukung,” ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwal) Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Tegal dan Perwal Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kota Tegal, di Aula Puspita Gedung Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Selasa (09/12)
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal dilaksanakan selama dua hari, Selasa (09/12) dan Rabu (10/12) dan diikuti oleh Kepala SKPD se-Kota Tegal, PPK atau Operator Simda SKPD se-Kota Tegal dan operator Simda pada Akper, SMAN dan SMPN se-Kota Tegal. Pengajar/narasumber pada kegiatan sosialisasi adalah dari Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Disebutkan Walikota, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda, bahwa Penerapan SAP berbais akrual pada pemerintah daerah paling lambat dilaksanakan pada tahun 2015. Guna penerapan SAP berbasis akrual tersebut harus disusun peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi dan SAP Daerah paling lambat tanggal 31 Mei 2014.
Sebagai tindaklanjut Permen tersebut Kota Tegal telah menerbitkan Perwal No. 8 dan No. 9 Tahun 2014. Di Perwal Nomor 8 Tahun 2014 tersebut membuat prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemda sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Sedangkan Perwal Nomor 9 Tahun 2014 mengurai tentang rangkaian sistematik prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi sampai dengan lingkungan organisasi Pemda. “Kedua Perwal tersebut merupakan materi yang dikupas secara detail oleh narasumber,” ungkap Walikota. Walikota mengharapkan dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jateng, peserta akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari sumber yang kompeten dalam menangani masalah pelaporan keuangan Pemda.
Walikota juga menyinggung mengenai good governance yang sudah menjadi tuntutan masyarakat, untuk menjawab tuntutan tersebut Pemkot Tegal terus berupaya transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Upaya peningkatan kualitas pertangungjawaban kinerja tersebut terus dilaksanakan seiring dinamika perkembangan pelaksanaan anggaran.
Kepala DPPKAD Kota Tegal sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Sosialisasi Daerah Drs. Joko Sukur Baharudin dalam laporannya menyebutkan materi sosialisasi yang diberikan antara lain gambaran umum Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, Sosialisasi Perwal Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Tegal dan Perwal No. 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kota Tegal.
Diharapkan peserta usai mengikuti sosialisasi tersebut dapat memahami gambaran umum akuntansi berbasis akrual dan memahami konsep dan siklus akuntansi, memahami penerapan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tegal, melakukan teknis pengakuan, pengungkapan dan penyajian bagan akun standar dan melaksanakan simulasi akuntansi berbasis akrual.