Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno saat menghadiri Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Wlikota tentang Pengembalian Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerinth Provinsi Jawa Tengah” di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (04/12) Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang.Wewenang pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) telah resmi dikembalikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota tentang “Pengembalian Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (04/12) Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. Dalam kesempatan itu penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SH.

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno beserta 33 kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah berkesempatan menandatangani kesepakatan tersebut. Usai penandatanganan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Herlien Tedjo Oetami, SH Walikota menyatakan terkait dengan asset penggunaan karena masih digunakan masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan, maka akan dibicarakan kembali secara bertahap.

“Ini baru pendatanganan penyerahan kewenangan, sementara tindak lanjut akan ada MoU dengan persyaratan yang diajukan berkaitan dengan asset dan sarana prasarana. Kita ajukan pinjam pakai tanah tersebut karena memang kita sendiri keterbatasan lahan,” ungkap Walikota mengenai SLBN Kota Tegal.

Ditambahkan Herlien mengenai penyerahan kewenangan, asset, pegawai dan lain sebagainya, tetap dilakukan melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Seperti diketahui, SLBN Kota Tegal menempati lahan Pemkot Tegal dengan luas sekitar 1.600 meter persegi sedangkan bangunannya milik Pemerintah Provinsi. “Statusnya pinjam pakai,” ungkap Herlien.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed dalam laporannya Sesuai amanah PP No. 17 Tahun 2010 Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

“Penandatanganan mengembalikan kewenangan pengelolaan SLB kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan amanah PP No. 17 2010 pasal 131 ayat 1,” ungkapnya. Tujuannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah supaya ikut bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan khusus. Memastikan jika Pemprov Jawa Tengah mengelola dan mengembangkan SLB di Provinsi Jawa Tengah dan melakukan pembinaan lebih komprehensif bagi pendidikan khusus di Jawa Tengah.

Komponen yang masuk kedalam kesepakatan kewenangan pengelolaan oleh Provinisi Jawa Tengah antara lain sumber daya manusia, menyerahan asset, pembiayaan dan penyerahan dokumen.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain verifikasi data individu kepegawaian Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa dan asset yang ada di 172 SLB se-Jawa Tengah.

Validasi (Checking lapangan) menjadi hasil verifikasi ada di 38 SLBN dan 93 SLB swasta yang memiliki guru PNS. Pemutakhiran data hasil validasi dan hasil antara lain 4 LSBN Provinsi, 37 SLBN pengelolaan kabupaten/kota, 134 SLB swasta, 488 guru PNS pengangkatan Provinsi, 7 guru PNS Provinsi penempatan SD Inklusi, 1048 guru PNS pengangkatan Kab/Kota dan 16 tenaga kependidikan PNS pengangkatan kab/kota.

Selain itu, ada kajian akademis Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan SLB di Provinsi Jawa Tengah, penyusunan draff peraturan Gubernur mengenai Penyelenggaraan dan pengelolaan SLB di Provinsi Jawa Tengah dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan pengelolaan SLB di Provinsi Jawa Tengah dan finaliasi kesiapan kabupaten/kota pada pengembalian kewenangan pengelolaan SLB di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten/kota yang menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada 34 kab/kota. Sedangkan satu kabupaten yakni Kabupaten Pemalang tidak menyerahkan kewenangan pengelolaan SLB karena kedua SLB di Pemalang sudah menjadi binaan Dinas Pendidikan Prov Jateng.

Sampai tanggal 3 November 2014 hingga mendasari surat penegasan kesediaan Bupati/Walikota mengenai Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SLB dari Gubernur yang ditandatangani Sekretaris Daerah Prov Jateng Nomor 421.8/010812 tanggal 21 Oktober 2014 ada 23 Kab/kota, yang menyusul sampai tanggal 24-25 November 2014 ada 10 kab/kota, yang menyerahkan sampai semua asset dan SDM ada 29 kab/kota sedangkan yang membutuhkan tukar menukar asset ada 4 kab/kota yakni Kab. Cilacap, Kota Magelang, Kab Karanganyar, Kota Surakarta dan kab. Kudus.

Sementara tahun 2015 merupakan tahun transisi sehingga pengelolaan anggaran bagi SLB kabupaten/kota masih menjadi tanggung jawab kab/kota sedangkan provinsi mempunyai tanggung jawab bagi penguatan kelembagaan SLB sebelum sistem pertanggungjawaban anggaran, sistem pengelolaan kepegawaian, dan asset serta barang inventaris dan peraturan serta mekanisme yang sudah menjadi aturan di Provinisi Jawa Tengah. Untuk alokasi anggaran APBD provinsi Jawa Tengah murni untuk dialokasikan bagi SLB tahun anggaran 2016.

Top