![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan agar perbarindo dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno di Musyawarah Daerah (Musda) VI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah dan Seminar di Ruang Sebayu Bahari Inn Hotel Kota Tegal, Selasa (25/11).
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Wilayah Jateng dan DIY Y Santoso Wibowo, Bupati Kudus Mustofa Wardoyo, Kepala OJK Tegal Ahmad Yulius Eka Putra, DPP Perbarindo H. Joko Suyanto, Rektor Unisbank DR. Hasam Abdul Rozak, Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiono dan perwakilan BPR se-Jateng.
Selain Musda yang memilih Ketua dan Pengurus Perbarindo DPD Jateng Periode 2014-2018 yang menggantikan Arif Budiarto, juga dilaksanakan seminar yang menghadirkan nara sumber antara lain Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Wilayah Jateng dan DIY Y Santoso Wibowo, Bupati Kudus Mustofa Wardoyo dan Rektor Unisbank DR. Hasam Abdul Rozak, Ketua DPD Perbarindo Jateng Arif Budiarto dan Ketua DPP Perbarindo Joko Suyanto. Seminar tersebut mengambil tema “Peran dan Komitmen BPR dalam Mendorong Pertumbuhan dan Kemudahan Akses bagi UMKM Jawa Tengah, untuk Mewujudkan Ekonomi Berdikari”.
Walikota mengatakan Perbarindo selain wadah untuk bertukar informasi para bankir BPR, juga menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah dan seluruh insan BPR/BPRS. “Oleh karena itu, terobosan harus terus dilakukan dan juga program-program yang dibuat harus tetap memberikan kesempatan kepada BPR untuk menyampaikan aspirasi yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator,” tutur Walikota.
Menurut Arif Budianto terdapat 150 BPR diwilayah Jateng dari Tegal, Kedu, Banyumas dan Solo yang menjadi anggota Perbarindo. Sebagian besar binaan BPR adalah pelaku UMKM. Disebutkan Arif yang telah menjadi ketua selama dua periode, BPR memerlukan ketua Perbarindo yang dapat menjadi penyambung lidah BPR dengan Pemerintah, sehingga BPR bisa menjalankan bisnisnya bersinergi dengan Pemerintah.
Sementara itu Joko Suyanto menyebut di Indonesia ada 1634 BPR yang tersebar dari Papua sampai Aceh. Dengan aset Rp. 88 trilyun, perkembangan BPR masih sangat baik sama dengan perkembangan ekonomi sebesar 15,06 persen per September 2014 lalu. Selain itu BPR berhasil menyalurkan kreditnya sampai Rp. 66,9 trilyun yang sebagian besar disalurkan untuk pelaku UMKM. Sedangkan BPR berhasil menggalang dana pihak ketiga untuk tabungan yang naik 13,14 persen (YoY) dan deposit 16,33 persen.
“Namun sayangnya Non Performing Loan (NPL) saat ini masih di kisaran 5,3 persen,” ungkap Joko. Untuk itu, Joko meminta BPR agar mampu meningkatkan kualitas kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Karena BPR telah menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM dan menjadi garda depan bagi UMKM sehingga menjadi bankable. “BPR terus kembangkan UMKM,” ungkap Joko. Selain itu, BPR diminta untuk mengantisipasi efek domino akibat kenaikan harga BBM. Sehingga BPR dapat mengendalikan inflasi karena daya beli menurun, saving rendah, pembayaran surat tersendat dan membuat strategi untuk menyikapi makro dan geopolitik yang berkembang.
Sementara Y Santoso Wibowo mengakui bahwa manajemen BPR selama ini dianggap semrawut sehingga BPR yang membuat semrawut akhirnya ditutup OJK melalui program Cleaning. “Dari 2.600 BPR, kita tutup 300 BPR. Sehingga BPR saat ini adalah yang teregister dan memiliki tata kelola yang baik,” ungkap Santoso.