![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi pengendalian inflasi. KPw BI Tegal telah membekali TPID di Eks Karesidenan Pekalongan melalui peningkatan capacity building melalui kunjungan belajar pengendalian inflasi daerah di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur. Selain itu, KPw BI Tegal telah mengembangkan mitigasi risiko pengendalian inflasi melalui penyusunan kuadaran manajemen risiko inflasi. Demikian disampaikan Kepala KPw BI Tegal, Taufik Amrozi saat Pers Conference bersama awak media, di RM Familier, Selasa (17/12).
Dengan kuadran inflasi maka TPID dapat mengetahui prioritas komoditas penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian dan penting untuk dikendalikan. Sehingga TPID dapat melakukan mitigasi pengendalian inflasi yang tepat sasaran seperti dokter yang mengobati dengan obat yang mujarab. Pengendalian inflasi ini tentunya sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD/dinas teknis terkait, untuk itu, peran penting dinas teknis terkait yang harus diselaraskan dengan kebijakan pengendalian inflasi, disesuaikan dengan program roadmap TPID yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi yang efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti Media, Ulama, Guru, termasuk pedagang/distributor dan sebagainya. Hal itu, untuk memberikan pehaman bahwa pengendalian inflasi itu penting, dan perlu sinergitas semua pihak.
Dijelaskan Taufik, bahwa perlu diketahui sampai dengan bulan November 2019, Inflasi kota Tegal sebesar 0,20% (mtm), atau 2,66% (yoy) dan year to date (ytd) telah mencapai 2,18. Inflasi kota Tegal merupakan indikator bagi kabupaten dan kota lain di eks karesidenan Pekalongan. Kota Tegal sebagai sister city yang menjadi acuan dalam penghitungan inflasi di kabupaten/kota lainnya.
Inflasi kota Tegal masih lebih rendah dari inflasi Jawa Tengah yang sebesar 2,79 (yoy), 2,35% (ytd) maupun nasional 3,00% (yoy) dan 3,37% (ytd). Ini menunjukkan bahwa peran TPID sangat bagus, untuk itu perlu terus ditingkatkan terutama peran kepala daerah dalam merespon rekomendasi pengendalian inflasi yang diperlukan seperti pemantauan harga, sidak harga di tingkat distributor dan kerjasama antar stakeholder (pedagang mupun pemerintah daerah lain sebagai penyangga). Ke depan Bank Indonesia beserta forum TPID akan meningkatkan upaya mitigasi risiko inflasi yang timbul dari administered price pada tahun 2020.