![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal menggelar Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Selasa (26/11) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Setda Kota Tegal. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari setiap OPD dan BUMD yang ada di kota Tegal.
Kepala Diskominfo Kota Tegal Markus WP mengatakan sosialisasi ini diikuti oleh 45 peserta, tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik, mensinergikan dalam penyusunan daftar informasi publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bersih.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Jateng yakni Slamet Haryoto SH MH.
Assiten 3 Bidang Administrasi Umum dan Pembangunan Setda Kota Tegal Subagyo SIP yang membuka kegiatan tersebut mengatakan semua warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi publik. Karenanya penyusunan informasi publik perlu dilakukan sehingga tidak ada satupun informasi yang ditutup-tutupi.
Jika memang ada informasi yang tidak bisa untuk dipublikasikan, maka OPD dan instansi bisa merapatkan bersama dengan Kominfo dan unsur terkait, untuk bisa mengecualikan informasi yang dianggap tidak bisa untuk dipublikasikan, disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Harapannya dengan sosialisasi ini, peserta bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan lebih tentang penyusunan daftar informasi publik, sekaligus mampu mengelola informasi ataupun mengamankan informasi yang dianggap tidak dapat dipublikasikan.
Slamet Haryoto selaku narasumber mengatakan, bahwa setiap badan publik baik dieksekutif maupun legislatif memiliki tugas pokok dalam memberikan informasi publik. Lembaga ini harus tunduk dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.
Pada undang-undang tersebut, Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik. Selain itu juga wajib mendokumentasikan dokumen-dokumen berkaitan dengan kinerja, anggaran dan kegiatan. Ada 4 kewajiban dalam tata kelola informasi publik, diantaranya menunjuk dan mengangkat pengelola informasi, menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi, menyediakan sarana prasarana anggaran PPID serta membuat laporan layanan informasi dan menyediakan, memberikan informasi berkala tersedia setiap saat.
Dijelaskan Slamet, bahwa ada informasi yang bersifat tertutup, karena tidak semua dokumen bersifat terbuka. Informasi yang dikecualikan atau tidak dipublikasikan bisa saja dilakukan, namun melalui mekanisme Uji Konsekuensi yakni Uji Konsekuensi sesuai undang-undang dan Uji Konsekuensi dampak yang timbul.