![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Pemberlakuan tentang larangan bagi kapal-kapal yang masih menggunakan alat tangkap cantrang, masih menuai protes dari nelayan. Nelayan kapal-kapal cantrang merupakan nelayan kecil, jika dilarang maka akan semakin memperburuk keadaan. Para nelayan yang rata-rata sudah berkeluarga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarganya. Disisi lain jika tetap memaksa melaut, maka resikonya mereka akan ditangkap aparat karena tidak mematuhi. Demikian disampaikan H. Tambari Gustam, Tokoh Masyarakat yang mewakili nelayan menyampaikan aspirasi dalam Silaturahmi Nelayan Pantura dengan Ketua Dewan Pembina DPN Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani) beserta rombongan di aula KUD Karya Mina, Rabu (26/4).
Menurut Tambari, nelayan minta segera cabut aturan larangan tersebut. Nelayan hanya butuh kebijakan yang pro rakyat, bukan malah sebaliknya semakin menyengsarakan nelayan.
Bahrudin Nasori anggota DPR RI yang turut hadir mengatakan pelarangan cantrang dinilai sangat memberatkan nelayan. Bisa dibayangkan saja berapa ratus ribu nelayan yang akan sengsara untuk bisa menghidupi keluarganya. Ditegaskannya, bahwa aspirasi ini yang akan selalu diperjuangkan, karena tentunya ada kebijakan lain yang lebih pro nelayan.
Hal senada juga disampaikan Idam Arsyad selaku Ketua Umum DPN Gerbang Tani. Pada kesempatan tersebut apa yang menjadi aspirasi nelayan akan langsung disampaikan kepada Presiden. Pasalnya kondisi nelayan saat ini seperti mati suri. Kebijakan dilarangnya cantrang membuat sekitar 1.961 kapal cantrang yang tersebar diseluruh Indonesia tak melaut.
Larangan ini perlu dikaji kembali, sehingga tidak hanya mementingkan dari sisi lingkungan saja tanpa memikirkan nasib nelayan. Tetapi juga memikirkan bagaimana nasib nelayan, sehingga keduanya bisa berjalan. Perlu diketahui bahwa tidak hanya menyengsarakan nelayan, tapi juga industri kecil. Karena mereka tidak lagi mendapat pasokan ikan untuk diolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Danil Johan, juga menegaskan didalam sambutannya bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan agar larangan cantrang segera dicabut. Para nelayan perlu diberi solusi, agar mereka tetap bisa melaut untuk mneghidupi keluarganya. Jika memang larangan tetap diberlakukan, maka bisa jadi akan digelar kongres nelayan dari Sabang sampai Merauke.
Sementara Ketua Dewan Pembina DPN Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani) Muhaimin Iskandar yang hadir dalam acara tersebut meminta para anggota DPR yang hadir untuk bisa memperjuangkan nasib nelayan. Muhaimin bercerita, bahwa pihaknya mendapat informasi beberapa waktu lalu, ada keluarga nelayan yang datang ke komisi IV DPR RI dan menangis lantaran suaminya beserta teman-temannya ditangkap aparat lantaran masih menggunakan cantrang. Ini yang sungguh miris, Pihaknya akan meminta Menteri terkait agar segera dicabut. Sebisa mungkin membuat kebijakan lain yang lebih mensejahterakan nelayan.
Acara silaturahmi ini dihadiri oleh 500 orang nelayan cantrang terdiri dari perwakilan Tegal 425 orang, perwakilan nelayan Juana dan Rembang 26 orang, perwakilan nelayan Batang 10 orang, perwakilan nelayan Brebes 30 orang, dan perwakilan nelayan Cirebon 10 orang.