Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL- Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah Kota Tegal, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal menyelengarakan dialog interaktif sosialisasi peluncuran Program Layanan SMS Pengaduan dan Sistem Informasi Manajemen Metrologi Legal ( SIMMEGAL) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kota Tegal di Radio La Bamba, Kamis (15/9).

Hadir dalam dialog tersebut Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi Disperindakop Kota Tegal Nur Hanifah, ST, Muji Santoso dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah serta Ustad Akrom dari perwakilan dari Tokoh Agama Kota Tegal.

Hanifah mengatakan sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Tegal untuk mewujudkan Kota Tegal yang tertib ukur. Untuk mewujudkan itu Disperindakop Kota Tegal meluncurkan layanan SMS Pengaduan Konsumen di Nomor 0816691515 serta Layanan Sistem Manajemen Metrologi Legal (SIMMEGAL).

Dijelaskan Hanifah, SMS Pengaduan nantinya akan terintegrasi dengan layanan SIMMEGAL milik Disperindakop. Aduan masyarakat terkait ketidakpuasan terhadap ukuran timbangan yang masuk melalui nomor ini nantinya akan muncul di tampilan layar SIMMEGAL.

Data yang termuat didalam SIMMEGAL adalah data pemilik timbangan beserta jenis timbangan dan anak timbangannya. Selain itu terdapat data jumlah pedagang yang telah melakukan ukur ulang dan yang belum per Kecamatan di Kota Tegal. Hal ini tentu ini akan mempermudah petugas ukur dalam memantau, mengingat selama ini petugas ukur tidak mengetahui persis jumlah pedagang atau pemilik alat ukur atau timbangan di lapangan.

Dalam dialognya Hanifah juga mengungkapkan hal ini sebagai persiapan terkait pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Badan Metrologi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Dengan adanya ini maka pada tahun depan Pemerintah Kota Tegal akan memiliki UPTD Metrologi. UPTD Metrologi nantinya akan menangani proses tera ulang atau pengukuran terhadap alat ukur atau timbangan.“Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dengan membuat timbangan berada dalam standar agar tidak dipermainkan oleh pedagang dengan sasaran para pedagang di pasar dan para pengusaha pemilik alat ukut seperti SPBU” ucap Hanifah.

Sementara itu Muji Santoso dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Mengatakan tren para pedagang atau pengusaha pemilik alat ukur untuk melakukan pengukuran ulang timbangan atau tera ulang saat ini cenderung menurun. Menurutnya hal ini disebabkan banyak para pedagang yang enggan mendatangi kantor meteorologi, dengan alasan kesibukan dan tempat yang jauh serta sanksi yang ringan pada para pelanggar.

Dikatakan Muji, Proses dan prosedur untuk melakukkan tera ulang sangat mudah. “Untuk timbangan yang biasa di pakai para pedagang kecil hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit dan untuk alat ukur yang tertanam seperti di SPBU, pemilik dapat melakukan pengajuan ke Badan Metrologi untuk kemudian akan diatur jadwal kedatangan petugas ukur ke SPBU”,ungkapnya.

Dengan adanya pelimpahan wewenang Badan Metrologi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota diharapkan proses ukur ulang ke para pedagang dan pengusaha pemilik alat ukur dapat lebih dimaksimalkan. “Mengingat selama ini proses yang dilakukan ketika ditangani provinsi terkendala cakupan wilayah yang terlalau luas dan sumber daya manusia yang terbatas”pungkasnya.

Sementara itu Ustad Akrom mendukung adanya program itu, hal ini menurutnya dapat menegakan hukum perdagagan yang selama ini banyak dilanggar. Menurutnya dalam setiap jual beli bukan hanya masalah untung rugi saja yang diutamakan, namun pada hakikatnya jual beli harus sesuai dengan kaedah agama. “Dalam setiap jual beli harus ada kerelaan antara si penjaul dan si pembeli, hal ini tentu tidak akan terjadi jika salah satu merasa dirugikan atau dicurangi terkait berkurangnya timbangan”ucapnya. Oleh karena itu sudah hukum mengurangi timbangan dalam Islam adalah Haram. (aris)

Top