Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri mengadakan sosialisasi PP No. 18 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dilaksanakan di Krakatau Ball Room Hotel Mercure Ancol, Jakarta sosialisasi dihadiri oleh Mendagri Cahyo Kumolo, Dirjen Otda, Gubernur, Walikota/Bupati Seluruh Indonesia.

Dirjen Otda Kemendagri dalam sambutannya mengatakn kegiatan ini dilaksanakan dikarena Dirjen Otda kualahan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan pengganti PP No. 41 2014 yaitu PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkata Daerah. Selain itu adalah terbitnya Instruksi Mendagri terkait mengantisipasi mendesaknya waktu pembahasan KUA PPAS dan RAPBD dan perubahan organisasi yang nanti akan simultan akan dilakukan Sumarsono menagatakn sudah mengirim 117 orang ke seluruh provinsi dan sudah berdialog dan momen ini adalah pembulatan dari sosialisasi, mengingat target penetapan di akhir agustus.

Dalam sambutannya Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan tujuan adanya forum ini adalah untuk kepala daerah agar segera menyelesaikan persoalan yang menjadi pedoman pengeloaan pemerintah dan membangun tata kelola pemerintah yang efisien, yang kedua membangun komunikasi musyawarah terkaiat perintah presiden dan wakil presiden yang membahas mengatakan agar aspirasi dari kepala daerah dan DPRD harus ditampung.

Dipanggil wapres terkait daerah otonomi dari dak provinsi kepulauan baru yang dipimpin gubernur hasim limpo. Kemudian dipanggil presiden terkait serapan aspirasi kepala daerah, presiden mengatak setiap keputusan politik daerah punya karakter tersendiri.

Menurut mendagri rencananya awal September 2016 akan ada Rakornas Gubernur se Indonesia untuk bisa dialog mengenai hal yang sudah di sepakati di musrenbang nasional terkait perencanaan pembangun pusat dan daerah, anggarannya, skala prioritas, dan pelaksanaanya.

Presiden juga telah memanggil seluruh Kapolda dan Kajati se indonesia untuk segera di instrusikan yang pada prinsipnya mereka adalah bagian dari pemerintah yang tugasnya adalah mendukung setiap kebikana plotik pembangunan dalam sebuah sistem pemerintahan yang terpadu.

Mendagri kemudian dalam paparannya menjelaskan tentang pembentukan OPD yang tepat fungsi sesuai dengan lingkup penyelengaraan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Urusan pemerintahan disatukan dalam organisasi perangkat daerah. Kemudian tujuannya adalah Penataan kembali organisasi daerah, dengan mengurungi jumlah jabatan struktural. Implikasinya adalah pengurungan belanja pegawai dan peningkatan belanja barang. Saat ini masih 66 persen bahkan ada daerah diatas 80 & diharapkan akan terjadi efisiensi belanja pegawai jika SOTK ini disepakati. Karena saat rata Rasio belanja didaerah 43 persen apbd, diharapkan ada peningkatan efisiensi pada 25 %.

Percepatan perda tentang oganisasi perangkat daerah diharapkan paling lambat akhir agustus, dapat dibahas dengan KUA PPas di Tahun Anggaran 2017.

Mendagri berharap struktur APBD tahun depan diharapkan sesuai dengan OPD. Pengisian jabatan, dilakukan setelah Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait inovasi daerah menurutnya pemerintah daerah harus dapat menerapkan program inisiatif untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan uu yang ada agar tidak dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

Dalam kesempatan yang sama beberapa kepala daerah diberikan kesempatan mengukapkan pendapatnya terkait penetapan PP No.18 Tahun 2016 yang menurutnya banyak standar nasional yang sulit dilaksanakan oleh daerah. Gubernur Jawa Timur mengatakan yang penting azasnya efeketifitas.

Masih dalam kesempatan yang sama Dirjen Polpum menyampaiakan terkait status Kesbangpol yang sesuai amanah UU No 23, PP ini di tunda sehingga penyelengaraan kesbangpol diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah.

Acara sosialisasi dihadiri walikota tegal KMT Hj. Siti mastha Soeparno, didampingi Plt Sekda Kota Tegal Dyah kemala Shinta, SH,MH. Asisiten I Drs. Imam Badarudin.

Top