![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Sewa Pasar Malam Alun-alun
SEMARANG – Pemerintah Kota Tegal melakukan pembicaraan dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) terkait sewa Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) yang difungsikan sebagai Pasar Alun-alun Kota Tegal. Pemkot mengajukan permohonan pemutihan atas sewa lahan/tanah milik PT KAI sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.977.082.000,-.
Pembicaraan dipimpin Walikota Tegal KMT. Hj. Siti Masitha Soeparno dengan bertemu langsung Direktur Utama PT KAI Ir. Edi Sukmoro di Hotel Crown Semarang, Jumat (29/7) pagi. Walikota bersama Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Kepala Bappeda Kota Tegal Ir. Nur Effendi, M.Si, Kepala DPPKAD Kota Tegal Drs. R. Supriyanta, Kepala DPU Kota Tegal Ir. Sugiyanto, MT, Plt. Kepala Dinkop UMKM dan Perindag Drs. Soeripto dan jajaran SKPD terkait di Lingkungan Pemkot Tegal. Sementara dari pihak PT KAI hadir juga Direktur Aset PT KAI Dodi Budiawan dan Managemen DAOP IV Semarang.
“Pada tahun 2006 perjanjian sewa antara Pemkot Tegal dengan PT. KAI dan berakhir pada tahun 2008, yang
menyangkut sewa pasar malam. Setelah perjanjian selesai, tahun 2009 sampai sekarang tidak ada perpanjangan perjanjian lagi,” tutur Sintha, panggilan akrab Plt. Sekda Kota Tegal.
Ditambahkannya, pernah ada surat dari PT KAI tentang perubahan tarif sewa, dan Pemkot membalas bahwa tarif sewa terlalu tinggi, sehingga dimohon ada pertimbangan-pertimbangan. “Sebab, yang diperoleh dari Pemkot dari retribusi pasar tidak seimbang dengan tarif PT KAI. Namun tidak ada jawaban dari PT KAI, kemudian ada tagihan kepada Pemkot dari PT KAI 2009 – 2015 dengan angka yang sangat tinggi,” sebut Sintha.
Dikatakan Sintha, kalau Pemkot membayar kepada PT KAI, dipastikan tidak ada dasar hukumnya, harus ada perjanjian dahulu yakni perjanjian itu dari tahun 2009. Namun sejak tahun 2009 sampai saat ini tidak ada perpanjangan perjanjian.
“Namun pemerintahan sudah berubah dan Walikota juga sudah berubah. Tidak mungkin kami menindaklanjuti perjanjian lama dengan Walikota sekarang yang membebani APBD. Kami sudah rapat dengan DAOP IV mohon agar ada semacam pemutihan,” kata Sintha.
Dody Budiawan mengatakan mengenai tarif sewa merupakan pendapatan negara juga. Masalah pemutihan akan dikaji secara legal formalnya. “Kaji dulu karena pendapatan PT KAI menjadi pendapatan negara. Semua harus dibayar, besarnya bisa dibicarakan. Karena aset sudah dipergunakan oleh Pemkot tetap disewakan,” ungkap Dody.
Mengenai adanya penggunaan lahan, Dody menyebut seharusnya Pemkot mengembalikan ke PT KAI begitu selesai. Sementara menurut Sintha, mengenai hal tersebut Pemkot sudah mengajukan tetapi PT KAI tidak ada respon.
Edi Sukmoro yang tidak mengikuti pembicaraan hingga selesai karena harus ke Wonosobo, mengatakan selalu mendukung Pemkot yang ingin maju bersama PT KAI. “Saya selalu meng- encourage kecintaan kepada kereta api. Juga mendukung pengembangan area seputar stasiun kereta api untuk berkembang. Bahkan kotanya juga maju terdorong bersama-sama,” ungkap Edi sebelum meninggalkan forum.
Sementara Walikota Tegal mengharapkan pembicaraan yang berlangsung benar-benar menghasilkan kesepakatan yang baik diantara kedua belah pihak. “Jangan ada masalah baik di Pemkot maupun di PT KAI. Sebab kami membayar dari sama-sama uang negara,” ungkap Walikota.
Seperti diketahui, sebelum pembicaraan berlangsung, Pemkot Tegal telah mengirimkan surat perihal Permohonan
Pemutihan Sewa Lahan PT KAI di Kota Tegal No. 573.1/53.1 tanggal 3 Juli 2016. Dalam surat tersebut dengan Menunjuk Surat Perjanjian kerja sama antara PT KAI Divisi Properti dengan Pemkot Tegal No. 001/452125/TG/TN/XI/2006 tentang Perpanjangan Perjanjian Sewa Tanah milik PT Kereta Api (Persero) yang terletak d KM 148 + ½ Tegal, ditetapkan selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 dan berakhir tanggal 31 Desember 2008, dan belum diperpanjang lagi.
Pemkot Tegal memungut retribusi Pasar Alun-alun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan pendapatan pada tahun 2012 sebesar Rp. 52.500.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 53.000.000,-, tahun 2014 sebesar Rp. 53.200.000,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 56.000.000,- belum sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan pasar sebesar Rp. 57.000.000,- pertahun.
Dalam surat tersebut, Pemkot mengajukan permohonan pemutihan atas sewa lahan/tanah milik PT KAI sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.977.082.000,-. (*)