Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Tindak pencurian ikan ataupun pelanggaran yang kerap terjadi di laut Natuna membuat prihatin. Tidak hanya Pemerintah saja yang geram, masyarakatpun khususnya nelayan merasa gerah dengan tindakan kapal-kapal asing yang melanggar batas ataupun zona, bahkan mencuri di laut Natuna.

Sementara kebijakan Pemerintah untuk tetap menjaga laut Natuna yakni dengan memperbolehkannya nelayan di daerah-daerah untuk beropeasi atau mencari ikan di wilayah tersebut disambut baik nelayan. Namun sayangnya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, termasuk salah satunya pembatasan jumlah kapal yang akan ke Natuna.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kamis (28/7), para nelayan dan pemilik kapal yang tergabung dalam Penggiat Perikanan Kota Tegal menggelar aksi di depan Kantor Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) di PPP Tegalsari.

Aksi ini tidak lain untuk mendukung kebijakan Pemerintah memperbolehkan nelayan melaut di Natuna.

Selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Pemilik Kapal, H Tambari Gustam mengatakan aksi yang digelar sebagai dukungan terhadap kebijakan menjaga laut Natuna dari pihak asing. Nelayan bertekad dan siap menjaga keutuhan NKRI.

Namun perlu diketahui, pada aksi ini nelayan juga meminta agar Pemerintah tidak membatasi jumlah kapal dari Tegal yang hanya 400 kapal cantrang saja. Padahal di Tegal jumlah kapal ada sekitar 800 kapal jenis cantrang. Nelayan juga siap mematuhi aturan-aturan yang ada, tetapi Pemerintah wajib menjamin kemudahan dalam pengurusan berkas melaut, termasuk kenyamanan nelayan dalam melaut. Tidak serta merta pelanggaran selalu berujung dengan penahanan ABK.

"Perlu diketahui bahwa nelayan menanggung resiko besar dilaut, berilah kenyamanan dan keamanan bagi ABK", ujar Tambari

Diorasinya yang terakhir, nelayan juga meminta Pemerintah memberikan ijin cantrang agar bisa berlaku secara nasional.

Aksi ini juga diwarnai penyerahan lembaran pernyataan sikap kepada Kepala Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tegalsari, yang kantornya tidak jauh dari lokasi aksi.

Dalam aksi ini, Kepala Satker PSDKP Tegalsar, Yetik Puspitasari SH menerima langsung kedatangan para nelayan dan pemilil kapal. Menurut Yetik, pihaknua akan apa yang telah menjadi aspirasi dan tuntutan nelayan Tegal ke pusat. Sampai sekarang, pihaknya belum juga menerima tembusan terkait kapal-kapal yang akan ke Natuna.

"Apapun keputusan dari Pimpinan kami, merupakan tugas kami untuk melaksanakannya. Kami siap membantu dengan catatan tidak menyalahi aturan", tegas Yetik

Yetik berharap apa yang menjadi permintaan para nelayan kota Tegal bisa dikabulkan.

Top