![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL – Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno resmi mengukuhkan 135 Kader Siaga Trantib (KST) Kota Tegal di Gedung Adipura Balaikota Tegal, Rabu (01/06/2016).
Pengukuhan dilaksanakan dengan simbolis dengan pengucapan kata-kata pengukuhan oleh Walikota dan ditirukan seluruh Kader Trantib. Selanjutnya peserta mencium bendera Merah Putih yang dibawa salah petugas Satpol PP Kota Tegal. Usai pengukuhan dilakukan Sosialisasi KST di Kota Tegal dalam kegiatan Pemeliharaan Trantibum di Jawa Tengah Tahun 2016.
Kepala Satpol PP Kota Tegal Hartoto, SIPem, M.Si dalam laporannya menyebut maksud dan tujuan dibentuk KST dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat swakarsa agar dapat membantu melakukan pengawasan terhadap permasalahan ketertiban umum dan kententraman masyarakat. Serta memberikan informasi bila terjadi pelanggaran peraturan daerah melalui deteksi dini dan lapor cepat secara berjenjang. Selanjutnya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya iklim yang kondusif, aman, tentram dan tertib yang dimulai dari lingkungannya sendiri.
“Dengan adanya Kader Siaga Trantib penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kelurahan
mudah, dapat membangun komunikasi aparatur dan masyarakat dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan serta menekan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Tengah,” harap Hartoto sebagai Ketua Penyelenggara pengukuhan KST.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi, S.Sos, M.Si mengatakan pengukuhan KST Kota Tegal merupakan pengukuhan yang ke-29 se-Provinsi Jawa Tengah. “Jadi masih ada enam kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum dikukuhkan,” ungkap Masrofi.
Disebutkan Masrofi, Pemda memiliki enam urusan wajib pelayanan dasar sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan oleh Pemda. Antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. “Jadi sekarang fungsi tribumtranmas sudah menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Pemda apabila Pemda mau melaksanakan pemerintahan yang sebaik-baiknya,” jelas Masrofi.
Masrofi mengatakan tugas Satpol PP sesuai Pasal 255 UU 23 Tahun 2014, Satpol PP memiliki tiga fungsi yakni penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman ketertiban umum masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Namun dikatakannya, jumlah Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Penduduk Jawa Tengah sebanyak 39 juta sementara jumlah Satpol PP sekitar 2.300 yang PNS. Sehingga disparitasnya atau perbandingannya jauh sekali. Satu orang akan mengawal 16.500 orang. “Sehingga sungguh perbandingannya sangat jauh sekali. Tugas Satpol kalau mengandalkan anggotanya saja tidak akan sukses karena jumlah terbatas. Untuk itu masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban,” sebut Masrofi.
Dampaknya, iklim investasi yang akan masuk ke suatu daerah ditentukan kondusifitas daerah. “Kalau aman semua investasi akan masuk ke lingkungan pemda,” pungkasnya.
Walikota Tegal dalam kesempatan itu meminta seluruh Lurah dan Camat untuk siap berkoordinasi dengan para KST agar protap yang disampaikan berjalan secara berjenjang dapat terlaksana dengan baik.
“Harapannya optimalkan kinerja anggota dan banggalah sebagai KST. Niati dengan ibadah kemudian dijalankan tugas mulia ini untuk membantu kelestarian ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Para kader harus memiliki jiwa besar, lurus, tidak memihak karena masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai golongan. Sehingga akan mudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kader trantib,” tutur Walikota.
Walikota juga berpesan kepada KST hal-hal yang diperoleh selama pelatihan harus dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana yang aman, sejuk, damai dan kondusif, tanpa adanya permasalahan yang berarti yang mengganggu aktivitas masyarakat.