Pansus VI dan VII
TEGAL – DPRD Kota Tegal menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) VI dan Pansus VII sesuai Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Jumat (27/05/2016).

Dalam Rapat Paripurna dengan Acara Penyampaian Jawaban Walikota Tegal terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Lima Raperda dan Pembentukan Pansus VI dan Pansus VII Pembahas Lima Raperda Kota Tegal Tahun 2016, Ketua DPRD Kota Tegal H. Edy Suripno, SH, MH menandatangani berita acara Pembentukan Pansus VI dan VII dan diserahkan kepada perwakilan anggota salah satu Pansus pembahas Lima Raperda.

Kelima Raperda tersebut antara lain tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Kepariwisataan, Cagar Budaya, Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Pentaan dan Pembinaan Warung Kelontong, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Tegal.

Walikota menyampaikan tanggapannya antara lain terhadap Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan oleh Enny Yuningsih, SH, MM, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Yusuf Al Baihaqi, SH, Fraksi PAN untuk Nurani Rakyat yang disampaikan oleh Nur Fitriani, SE, AKT,  Fraksi PKS oleh Untung purwadi, Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan oleh H. Satori, SE, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Triono.

Walikota menjelaskan bahwa Peraturan daerah sangat penting sebagai regulasi dan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah, menetapkan Perda daerah sebagai dasar hukum bagi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.

“Dengan tetap berpedoman dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai hirarki peraturan perundang-undangan,” kata Walikota.