![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
TEGAL – Pemerintah Kota Tegal telah menyiapkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Sesuai amanat Undang-Undang bulan Oktober ini SOTK sudah diberlakukan sehingga efektif tahun 2017 Pemerintah Daerah sudah bisa melaksanakan SOTK Baru. Kurang empat sampai lima bulan lagi pelaksanaan. Proses SOTK di Bagian Hukum dan Organisasi saat sudah siap, tinggal menunggu aturan regulasi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakannya,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM baru-baru ini.
Regulasi yang ditunggu tersebut disebutkan Irkar sedang dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat Kementerian yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan. “Itu yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun SOTK baru. Diawali dengan beberapa penilaian indikator yang nampaknya harus ada koordinasi dan harmonisasi,” tutur Irkar.
Diakui Irkar, pelaksanaan SOTK baru dalam rangka efektif dan efisiennya pelaksanaan pemerintahan, yang berdampak pada perampingan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
Bahkan, kata Irkar, ada beberapa SKPD yang gradenya turun dari setingkat Badan dan Dinas setingkat eselon II menjadi setingkat Kantor. Misalnya Bappeda dan BKD.
“Ini perlu diupayakan karena beban kerja BKD sendiri semakin berat. Karena mestinya harus bertambah satu bidang menjadi empat tetapi ini malah berkurang satu dari tiga bidang menjadi dua bidang. Ini suatu yang harus kita lakukan upaya agar urusan kepegawaian tetap diampu Eselon II,” ungkap Irkar.
Sementara untuk dinas, badan dan kantor juga terbuka untuk yang digabung maupun dipecah. Dikatakannya, dalam rangka efisiensi ada beberapa SKPD yang urusannya tidak perlu dibentuk satu instansi sendiri. “Misalnya Kota Tegal tidak potensi mengenai pertanian atau kehutanan sehingga tidak perlu dibentuk Dinas Pertanian atau Dinas Kehutanan. Karena lahan pertanian saat ini semakin sempit dan tentu ini tidak perlu dibentuk dinas maupun kantor yang mengurus pertanian,” kata Irkar mencontohkan.
Sedangkan Kota Tegal dengan memiliki potensi kelautan yang besar agar didorong untuk mengembangkan bidang kemaritiman. “Justru yang akan kita dorong kelautan karena kelautan adalah salah satu program nawacita Pemerintah Pusat dalam pengembangan bidang maritim,” tuturnya.
Ada juga pemisahan Bagian Hukum dan Organsiasi Setda Kota Tegal menjadi Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. “Sebetulnya kita ingin Bagian Hukum dan Organisasi terpisah sehingga diharapkan nantinya pada SOTK baru Bagian Hukum sendiri dan Bagian Organisasi Tata Laksana sendiri. Dengan alasan saat ini Bagian Hukum banyak konsentrasi masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang hukum,” ujar Irkar.
Terpisah Plt. Kabag Hukum dan Organisasi Mujiharti, SH, MH menyebut telah menyiapkan penyusunan SOTK baru. “Intinya kita siap menyusun dan melaksanakan SOTK yang baru,” sebutnya beberapa waktu lalu