![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL – Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menyampaikan penjelasan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (04/05/2016).
Lima Raperda tersebut antara lain Raperda Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Raperda tentang Kepariwisataan, Raperda tentang Cagar Budaya, Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Raperda tentang Pembinaan Warung Kelontong, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Tegal.
Terhadap lima Raperda Kota Tegal tersebut, Walikota menjelaskan secara materiil maupun yuridis formil. Misalnya Raperda Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Walikota mengatakan Pemkot Tegal, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Kemudian Raperda tentang Kepariwisataan yang mengatur kepariwisataan sehingga dapat mendukung
tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Tegal. Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi : prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
Secara materiil Raperda tentang kepariwisataan terdiri atas 18 (delapan belas) bab, 58 (lima puluh delapan) pasal, dan 144 (seratus empat puluh empat) ayat.
Selanjutnya Raperda tentang Cagar Budaya dimana di dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, peran pemerintah daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. “Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya,” ungkap Walikota.
Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik di Kota Tegal diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensi cagar budaya. “Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah tentang cagar budaya bagi Pemkot Tegal menjadi penting dalam upaya pelestarian cagar budaya yang mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya,” tutur Walikota.
Raperda keempat yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi/pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya dan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu,” sebut Walikota.
Terakhir Raperda tentang Pembinaan Warung Kelontong, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Tegal, sebagai bentuk sinergi pusat perbelanjaan dan toko swalayan (seperti minimarket, supermaket, departemen store, hipermarket, mall, plaza dan shopping centre dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar rakyat yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki/di kelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, serta untuk menghindari dampak kehadiran pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dapat menekan perkembangan pedagang mikro, kecil dan menengah, koperasi serta pasar rakyat perlu adanya regulasi/peraturan yang mengatur tentang pembinaan warung kelontong, pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Tegal.
“Raperda ini sebagai upaya untuk menciptakan sinergi antara pengusaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pedagang mikro, kecil dan menengah, koperasi serta pasar rakyat, maka di tetapkan peraturan daerah kota tegal tentang pembinaan warung kelontong, pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Tegal,” pungkas Walikota.
Usai menyampaikan Penjelasan terhadap lima Raperda, Walikota menyerahkan penjelasan tersebut kepada Ketua DPRD Kota Tegal H. Edy Suripno, SH, MH dan Wakil Ketua DPRD Drs. Ansori Faqih untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dapat ditetapkan menjadi Perda Kota Tegal.