![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
MenPAN-RB Janji Tindak Tegas Pelaku Manipulasi
SEMARANG – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, SE, ME berjanji menindak tegas pihak yang selama ini mengambil uang negara untuk gaji ASN fiktif.
Tindakan tegas yang akan dilakukan Menteri Kabinet Kerja yakni dengan memberhentikan pihak-pihak yang melakukan manipulasi.
“Uang negara masuk, terus masuk kemana?. Ya kita akan tindak yang selama ini mengambil uang negara untuk gaji fiktif, pasti diberhentikan,” ungkap MenPAN-RB kepada awak media usai membuka Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB)
di Gedung Griya Wanita Tama Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang, Kamis (28/04).
Acara dihadiri oleh sekitar 300 orang, terdiri dari Bupati/Walikota, jajaran Forkopimda, Sekda, Kepala BKD, Kepala Bappeda dan Kabag Organisasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Termasuk Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno bersama Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Kepala Bappeda Kota Tegal Ir. Nur Effendi, M. Si, Kepala BKD Kota Tegal Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM dan Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal Mujiharti, SH, MH.
Disebutkan MenPAN-RB, bagi yang tidak teridentifikasi sebagai PNS aktif, sedang di telusuri, apakah catatan pensiunnya belum konek dengan Taspen, apakah orang tersebut baru pensiun, atau memang betul-betul ada penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tertentu baik pusat maupun daerah.
“Yang pasti paling banyak di daerah itu kurang lebih 32 ribu dan 23 ribu di pusat. Nah KemenPAN-RB dan BKN sedang terus melakukan verifikasi datanya. Dari 56 ribu ini apa masalah administratif atau manipulatif?,” kata MenPAN-RB dengan nada bertanya.
Irkar menyatakan PNS Kota Tegal yang berjumlah 4.165 semuanya telah mendaftar di Pendaftaran Ulang Pegawai Negersi Sipil PUPNS secara elektronik. Sebab bagi PNS yang tidak mendaftar e-PUPNS akan diprioritaskan dihapus karena tidak terdaftar di database. “ASN Kota Tegal semuanya sudah melaksanakan pendaftaran PUPNS. Jadi 56 ribu PNS itu tidak termasuk barangkali Kota Tegal. Kota Tegal aman,” ungkap Irkar.
Sementara di acara FORK3PANRB, Pemkot Tegal berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KemenPANRB. Disebutkan Irkar, dalam waktu dekat Pemkot Tegal akan melakukan upaya dengan pelatihan para pimpinan SKPD dengan Bintek SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan narasumber dari MenPANRB.
“Semua pimpinan Kepala SKPD selama tiga hari dengan tujuan agar Pimpinan SKPD bisa melaksanakaan langkah-
langkah supaya organisasi SKPD berjalan baik. Diharapkan pimpinan SKPD paham dan mereka melaksanakan apa yang nanti di Bintekkan,” tutur Irkar.
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyambut baik kegiatan FORK3PANRB. “Karena forum ini untuk koordinasi yang menyangkut terutama masalah ASN bisa di konsultasikan dan di komunikasikan. Terutama Pemkot Tegal ingin dalam penilaian kinerja meningkat dari predikat C kita ingin predikat A,” sebut Walikota.
Hal tersebut juga menindaklanjuti rencana Pemkot Tegal yang akan menerapkan sistem asistensi dari KemenPAN-RB untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah usai Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung, Jumat (12/02). Dalam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 Pemkot Tegal mendapat predikat “CC”.