![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Walikota Tandatangani Nota Kesepahaman
TEGAL – Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kelurahan Tegalsari Kota Tegal segera dimulai.
Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditandatangani Nota Kesepahaman Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU & PERA) dengan Pemerintah Kota Tegal yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, Gandaria City, Jakarta, Rabu (27/04) saat Acara Pembukaan Sosialisasi Nasional dan Workshop Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat.
Selain dengan Pemerintah Kota Tegal, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan PERA juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Bengkulu untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Pemukiman Nelayan Sumber Jaya, Bengkulu.
Turut menandatangani Nota Kesepakatan antara lain Dirjen Cipta Karya Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc, Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman Ir. Rina Farida, M.T, Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dan Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Kota Bengkulu.
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno didampingi Plt. Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) Kota Tegal Ir. Nunik Pratiwi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal Sugiyanto, ST, MT mengatakan awal pekerjaan pengembangan kawasan sesuai MoU mulai dilaksanakan pada tahun 2016 ini.
“MoU ini awal dimulainya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016. Di MoU itu juga disebutkan bahwa akhir pekerjaan pada Desember tahun 2019. Dan tentunya diharapkan dalam kurun waktu 2016 sampai 2019, Kotaku, Kota Tanpa Kumuh di Kota Tegal dapat terelasisasi,” ungkap Walikota yang akrab disapa Bunda Sitha.
Walikota mengharapkan ada kesinambungan terkait pengembangan kawasan permukiman sehingga Kota Tegal menjadi barometer untuk daerah-daerah lain. “Semoga Kota Tegal menjadi barometer daerah-daerah lain bagaimana kita hidup bersih, higienis dan bebas dari daerah kumuh,” sebut Walikota.
Nunik Pratiwi mengatakan dalam Nota Kesepakatan telah disebutkan berbagai lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan antara Pemkot dengan Ditjen Cipta Karya Kemen PU & PERA. Selain itu ada sharing anggaran pelaksanaan kegiatan dari APBN, APBD Kota Tegal dan anggaran lainnya.
Kepala DPU Kota Tegal Sugiyanto, ST, MT menyebut pihaknya mempersiapkan berbagai sarana infrastruktur pendukung. Seperti penyediaan sarana air bersih, akses masuk ke lokasi dan sanitasi. Sebab dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Ditjen Cipta Karya Kemen PU & PERA dan Pemkot Tegal, untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh, pencapaian akses air minum mencapai 100 persen, dan sanitasi 100 persen pada tahun 2019 perlu dikembangkan strategi pemukiman yang layak huni, aman, nyaman, berjati diri dan berkelanjutan.
Selain itu, dalam Sosialisasi dan Workshop yang diikuti oleh 271 bupati/walikota, serta 1.000 undangan yang terdiri dari Satker Pengembangan Kawasan Provinsi dan Perencanaan dan Pengendalian Provinsi, Bappeda, Dinas PU/Pemukiman, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Satker PIP Kabupaten/Kota (NUSP-2), Kepala Project Management Unit, Ir. Didit Achdiyat, M. Si menyebut sosialisasi dan workshop tersebut juga bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, memberikan pemahaman mengenai skema kerjasama program pusat-daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan membangun komitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Andreas Suhono menyatakan peran Pemda sebagai nahkoda “pembangunan” di daerah masing-masing, memiliki peran yang sangat trategis. “Apalagi, Pemda memiliki akses ke berbagai pihak untuk bersama-sama membangun daerahnya,” ungkap Andreas Suhono.
Sementara Rini Farida untuk melaksanakan kegiatan penataan pemukiman yang kondisi kumuh menjadi tidak kumuh
anggarannya berasal dari APBN yang hanya senilai 20 persen dari seluruh anggaran dan sisanya dari APBD dan bantuan lainnya. Namun peran masyarakat merupakan hal yang paling penting.
“Peran masyarakat itulah yang paling diharapkan sebagai daya ungkit. Umumnya hal-hal yang kecil masyarakat ingin berkontribusi berupa swadaya. Mudah-mudahan peran masyarakat akan bisa membantu kita mengurangi permukiman kumuh itu,” terang Rini Farida.
Sebagai indikator terjadi peningkatan kualitas pemukiman kumuh, Rini menyebut kepadatan penduduk yang tinggi menjadi rendah, limbah rumah tangga dan sampah terkurangi, dan berkurangnya kerawanan akan kebakaran serta keberadaan ruang terbuka hijau bertambah menjadi indikator permukiman kumuh menjadi tidak kumuh lagi, satu persatu sudah terpenuhi.
Dalam sosialisasi Nasional dan Workshop tersebut juga didiseminasikan mengenai program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yakni program penanganan permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jendral Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Dengan sasaran tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar.
“Meningkatnya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni produktif dan berkelanjutan dengan menggunakan kelembagaan masyarakat yang ada pada program pemberdayaan sebelumnya, dan direvitalisasi untuk penanganan kumuh,” pungkas Andreas.